Dewan Pers Minta Polri Jelaskan Isi Telegram Kapolri yang Larang Media Siarkan Kekerasan

Kompas.com - 06/04/2021, 14:02 WIB
Ilustrasi kekerasan THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTDIlustrasi kekerasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Arif Zulkifli meminta Polri menjelaskan telegram Kapolri terkait kegiatan peliputan bermuatan kekerasan yang dilakukan polisi atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Menurut Arif, isi dari telegram tersebut masih belum jelas apakah ditujukan untuk media internal Polri atau media massa secara umum.

"Polri harus menjelaskan telegram tersebut apakah pelarangan tersebut berlaku untuk media umum atau media internal atau kehumasan di lingkungan kepolisian," ujar Arif kepada Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Arif tidak menginginkan ada kebingungan atau salah tafsir dalam mengimplementasikan TR Kapolri tersebut.

"Jangan sampai terjadi kebingungan dan perbedaan tafsir, terutama jika kapolda di daerah menerapkannya sebagai pelarangan media umum," ucapnya.

Baca juga: Kapolri Terbitkan Telegram, Larang Media Siarkan Arogansi dan Kekerasan Polisi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menerbitkan surat telegram yang mengatur soal pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan yang dilakukan polisi/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Telegram dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 itu diteken Listyo Sigit pada 5 April 2021, ditujukan kepada pengemban fungsi humas Polri di seluruh kewilayahan.

Peraturan itu dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012.

Ada 11 poin yang diatur dalam telegram itu, salah satunya media dilarang menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAL Ungkap 2 Kemungkinan soal Tumpahan Minyak di Lokasi Hilang Kontaknya KRI Nanggala-402

KSAL Ungkap 2 Kemungkinan soal Tumpahan Minyak di Lokasi Hilang Kontaknya KRI Nanggala-402

Nasional
KPK Tetapkan Wali Kota Tanjungbalai sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Wali Kota Tanjungbalai sebagai Tersangka

Nasional
127 WN India Masuk ke Indonesia di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

127 WN India Masuk ke Indonesia di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Sejumlah Anggota DPR Disuntik Vaksin Nusantara oleh Terawan

Sejumlah Anggota DPR Disuntik Vaksin Nusantara oleh Terawan

Nasional
Ini Reaksi Nadiem Makarim Saat Ditanya Isu Reshuffle Kabinet

Ini Reaksi Nadiem Makarim Saat Ditanya Isu Reshuffle Kabinet

Nasional
Menteri Nadiem Ungkap 6 Program Baru Beasiswa LPDP

Menteri Nadiem Ungkap 6 Program Baru Beasiswa LPDP

Nasional
ICW Pertanyakan Hilangnya Nama Politisi dalam Dakwaan Juliari Batubara

ICW Pertanyakan Hilangnya Nama Politisi dalam Dakwaan Juliari Batubara

Nasional
Titi Anggraini: Saat Sudah Berada di Posisi Strategis, Jangan Lupakan Perempuan Lainnya

Titi Anggraini: Saat Sudah Berada di Posisi Strategis, Jangan Lupakan Perempuan Lainnya

Nasional
AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

Nasional
Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Nasional
Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Nasional
Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Nasional
Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Nasional
KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

Nasional
Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X