Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kena Dampak Embargo Vaksin, Anggota Komisi IX: Negosiasi dan Lobi Vaksin Indonesia Lemah

Kompas.com - 06/04/2021, 13:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengkhawatirkan laju vaksinasi akan terhambat dan target satu juta dosis per hari akan semakin menjauh lantaran adanya embargo ekspor vaksin oleh perusahaan produksi vaksin AstraZeneca di India.

Atas adanya embargo vaksin itu, Netty meminta pemerintah segera mengambil langkah taktis agar dapat memenuhi jumlah kebutuhan vaksin nasional.

"Adanya embargo ekspor vaksin oleh India menambah daftar panjang permasalahan vaksinasi nasional. Laju proses vaksinasi pasti akan terhambat dan target satu juta dosis per hari akan semakin menjauh. Apalagi produksi vaksin AstraZeneca di pabrik Baltimore, Amerika juga dihentikan sementara," kata Netty saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Netty meminta pemerintah untuk tidak bergerak lambat mengatasi masalah embargo vaksin dari negara produsen, salah satunya India.

Sebab, ia menilai, jika pemerintah bergerak lambat, maka tujuan untuk herd immunity sulit untuk dicapai.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Terbatas akibat Embargo, Epidemiolog: Vaksinasi Bukan Solusi Tunggal Atasi Pandemi

"Jika pabrik India tidak memungkinkan, maka pemerintah harus melakukan negosiasi ke pabrik-pabrik AstraZeneca lainnya. Misalnya saja pabrik yang ada di Thailand," jelasnya.

Di sisi lain, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mempertanyakan bentuk kesepakatan Indonesia dengan perusahaan vaksin AstraZeneca.

Pasalnya, dia mengaku heran mengapa tiba-tiba vaksin AstraZeneca dari pabrik India terkena embargo atau pelarangan perdagangan dari sebuah negara.

Bahkan, Netty berpendapat apabila embargo vaksin dilakukan sepihak oleh India, maka dapat diindikasikan negosiasi dan lobi Indonesia terkait vaksin sangat lemah di internasional.

"Apakah tidak ada kesepakatan untuk kerja sama yang sifatnya berkelanjutan? Kalau memang ternyata embargo ini hanya dilakukan sepihak oleh India, berarti negosiasi dan lobi kita sangat lemah sekali di tingkat global," tanya Netty.

Diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, vaksinasi Covid-19 di bulan April akan diprioritaskan untuk masyarakat lanjut usia (lansia) atau di atas 59 tahun.

Langkah ini ditempuh menyikapi keterbatasan jumlah vaksin akibat adanya embargo dari sejumlah negara produsen vaksin.

Baca juga: Ada Embargo Vaksin, Pimpinan Komisi IX: Masyarakat Harus Makin Taat Prokes

"Dengan adanya keterbatasan vaksin di bulan April ini kita arahkan agar disuntikkan terutama untuk para lansia dulu," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/4/2021).

Akibat adanya embargo, kata Budi, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia ke depan akan berjalan lebih lambat.

Diketahui, kebijakan embargo vaksin ditempuh sejumlah negara lantaran terjadi lonjakan kasus virus corona di sejumlah wilayah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com