Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Perintahkan Percepatan Perbaikan Infrastruktur Terdampak Banjir dan Longsor NTT-NTB

Kompas.com - 06/04/2021, 11:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal ini ia sampaikan dalam rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

"Saya melihat ada beberapa jembatan roboh, akses jalan juga. Segera pulihkan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, juga distribusi logistik, dan BBM," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Baca juga: BNPB: 8.424 Warga Mengungsi akibat Banjir Bandang dan Longsor di NTT

Jokowi mengatakan, percepatan perbaikan infrastruktur penting untuk memperlancar penyaluran bantuan korban bencana.

Ia menyebut, bantuan kebutuhan pengungsi sebenarnya telah dikirimkan sejak Minggu (4/4/2021) kemarin.

Namun, akibat cuaca yang sangat ekstrem, bantuan itu belum bisa sampai ke lokasi hingga Senin (5/4/2021).

Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mengatasi persoalan ini.

"Saya minta BNPB dan pemda segera mendata titik-titik pengungsian memastikan logistiknya, tendanya, dapur lapangannya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi para pengungsi juga kebutuhan untuk bayi dan anak-anak terutama air bersih dan MCK-nya," ujar dia.

Baca juga: Hampir Seluruh Daerah di NTT Terdampak Banjir Bandang dan Longsor, 8 Kabupaten/Kota Parah

Selain itu, Jokowi memerintahkan jajarannya mempercepat proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban yang belum ditemukan.

Ia meminta kepala BNPB, kepala Basarnas, panglima TNI, dan kepala Polri untuk mengerahkan tambahan personel SAR.

Dengan demikian, wilayah terdampak yang dijangkau untuk proses evakuasi bisa diperluas.

"Termasuk wilayah terisolir dan berbagai gugus pulau di NTT, di Pulau Alor, Pulau Pantar dan pulau-pulau lainnya," kata Jokowi.

Untuk melancarkan proses evakuasi, Jokowi juga meminta PUPR mengerahkan alat-alat berat dari berbagai tempat.

"Jika jalur darat masih sulit ditembus, saya juga minta agar dipercepat pembukaan akses melalui laut maupun udara," kata dia. 

Sebelumnya diberitakan, intensitas hujan tinggi yang mengguyur sejak Jumat (02/04/2021), mengakibatkan Kabupaten Bima, NTB, dilanda banjir.

Baca juga: BNPB Kerahkan Helikopter Bantu Penanganan Banjir NTT

Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupten Bima, tercatat banjir telah merendam ratusan rumah di empat kecamatan dan beberapa warga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Banjir disertai dengan longsor juga terjadi di kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, NTT, Minggu (4/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com