Kompas.com - 06/04/2021, 10:09 WIB
Pembelajaran tatap muka digelar kembali di SMPN 2 Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (22/3/2021) secara terbatas di tengah pandemi Covid-19. Tribun Jakarta / Yusuf BachtiarPembelajaran tatap muka digelar kembali di SMPN 2 Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (22/3/2021) secara terbatas di tengah pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono tak mempermasalahkan pembelajaran tatap muka secara terbatas segera dimulai di sekolah.

Namun, Pandu mengingatkan, pembelajaran tatap muka ini tidak sama seperti pembelajaran tatap muka sebelum masa pandemi Covid-19.

"Konsep pembelajaran tatap mukanya bukan konsep tatap muka zaman dulu harusnya. Jadi, persiapannya harus kompleks, yang saya lihat kurikulumnya belum matang," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tak Perlu Tunggu Juli 2021

Pandu mengatakan, pembelajaran tatap muka terbatas selama pandemi bisa dilakukan dengan durasi belajar 2-3 jam per minggu.

Selain itu, ruang belajar di sekolah harus memiliki ventilasi yang terbuka. Sebab, ruang tertutup lebih berisiko terjadinya penularan virus corona.

"Kalau mau dibuka silakan tatap muka, tapi 3 jam per minggu enggak usah seharian. Kalau enggak kuat 3 jam, ya 2 jam," kata Pandu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dan kondisi sekolah harus dilihat kebanyakan sekolah modern kan pakai AC, nah itu harus diperbaiki harus ada ventilasi yang terbuka, itu jauh mengurangi risiko," ujarnya.

Baca juga: Mendikbud: Sekolah Tidak Boleh Paksa Anak untuk Ikut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Pandu juga mengatakan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) harus berkoordinasi dengan pelayanan kesehatan seperti Puskemas atau Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan testing Covid-19 secara berkala.

"Itu hanya bisa dilakukan Dinkes atau Puskemas yang menaungi sekolah-sekolah di sana. Ini yang belum terlihat integrasi antara UKS dengan sistem pendidikan yang mau dibuka," ucapnya.

Lebih lanjut, Pandu mengatakan, selama pembelajaran tatap muka terbatas, pemerintah daerah (Pemda) dan Kemenkes harus memperkuat survelains, testing dan pelacakan agar apabila ada kasus Covid-19 dapat segera diketahui.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Beri Diskresi Soal Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Ia juga mengingatkan pemda tidak memaksakan daerahnya untuk kembali membuka pembelajaran tatap muka.

"Kepala daerah itu sering kali 'Oh daerah kami sudah siap', bukan begitu, ini bukan kompetisi, kita tahu tahu bahwa anak-anak ini kehilangan peluang, kehilangan waktu, sekarang kita harus identifikasi anak-anak selama daring ini kemampuan apa yang kurang," ujar Pandu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X