Kompas.com - 05/04/2021, 17:43 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap buron yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) Samin Tan, pada Senin (5/4/2021).

"Benar hari ini (5/4/2021), tim penyidik KPK herhasil menangkap DPO KPK atas nama SMT ( Samin Tan) di wilayah Jakarta," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Senin.

Ali mengatakan, Samin Tan sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa.

"Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," ucap Ali.

Baca juga: Periksa Istri Nurhadi, KPK Dalami Rumah Persembunyian Saat Buron

KPK memasukkan pengusaha pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan (SMT) dalam daftar pencarian orang (DPO).

Samin merupakan tersangka kasus dugaan suap pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Komisi Pemberantasan Korupsi memasukkan nama tersangka SMT (pemilik perusahaan PT BLEM) dalam daftar pencarian orang," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (6/5/2020).

Ali mengatakan, Samin Tan telah dua kali tidak memenuhi panggilan sebagai tersangka dari KPK.

Pertama, pada 2 Maret 2020 Samin Tan tidak datang dan tidak memberikan alasan yang patut dan wajar.

Kemudian, KPK kembali mengirim surat panggilan untuk pemeriksaan pada 5 Maret 2020.

Baca juga: KPK Masukkan Pengusaha Samin Tan dalam DPO

Namun, Samin Tan tidak memenuhi panggilan dan mengirim surat dengan alasan sakit. Dalam surat tersebut, tersangka SMT menyatakan akan hadir pada 9 Maret 2020.

"Namun pada 9 Maret 2020, tersangka SMT kembali meminta penundaan pemeriksaan dengan alasan sakit dan butuh istirahat selama 14 hari dan melampirkan surat keterangan dokter," ujar Ali.

Pada 10 Maret 2020, KPK akhirnya menerbitkan surat perintah penangkapan atas Samin Tan.

"KPK melakukan pencarian terhadap tersangka SMT ke beberapa tempat antara lain dua rumah sakit di Jakarta, apartemen milik tersangka di kawasan Jakarta Selatan, dan beberapa hotel di Jakarta Selatan. Namun hingga saat ini keberadaan SMT belum diketahui," kata Ali.

Atas dasar itulah, KPK memasukkan Samin Tan dalam DPO sejak 17 April 2020 lalu. KPK juga telah mengirim surat kepada Polri perihal DPO atas nama Samin Tan.

Ali mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan Samin Tan dapat menghubungi KPK di call center 198, email 198@kpk.go.id atau kantor kepolisian terdekat.

Dalam kasus ini, Samin diduga memberikan uang sejumlah Rp 5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Uang tersebut diduga terkait terkait terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Baca juga: Pengusaha Samin Tan Mengaku Sakit saat Dipanggil, KPK Ingatkan Kasus Setya Novanto

Perjanjian itu antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

PT AKT merupakan anak perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal yang dimiliki Samin.

Samin disangka melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Nasional
Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Nasional
KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Susi Pudjiastuti Titip Kejagung Selesaikan Kasus Korupsi Impor Garam

Susi Pudjiastuti Titip Kejagung Selesaikan Kasus Korupsi Impor Garam

Nasional
Polri Sebut Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan Tak Tahu Aturan FIFA

Polri Sebut Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan Tak Tahu Aturan FIFA

Nasional
Polri Update Total Korban Tragedi Kanjuruhan Jadi 678 Orang

Polri Update Total Korban Tragedi Kanjuruhan Jadi 678 Orang

Nasional
Jokowi Resmikan Pabrik Vaksin Covid-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Jokowi Resmikan Pabrik Vaksin Covid-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Nasional
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Harta Rp 31,9 Miliar

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Harta Rp 31,9 Miliar

Nasional
Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan Massal di Thailand

Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan Massal di Thailand

Nasional
AHY Disebut Kerahkan 'Petarungnya' untuk Dukung Anies Baswedan

AHY Disebut Kerahkan "Petarungnya" untuk Dukung Anies Baswedan

Nasional
Profil Heru Budi Hartono, Orang Dekat Jokowi yang Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI

Profil Heru Budi Hartono, Orang Dekat Jokowi yang Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI

Nasional
Pemerintah Susun Aturan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Nantinya Diterbitkan Polri

Pemerintah Susun Aturan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Nantinya Diterbitkan Polri

Nasional
Komitmen Atasi Perubahan Iklim, Indonesia Optimistis Capai Emisi Nol Bersih pada 2060

Komitmen Atasi Perubahan Iklim, Indonesia Optimistis Capai Emisi Nol Bersih pada 2060

Nasional
Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur DKI, Ini Jawaban Heru Budi Hartono

Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur DKI, Ini Jawaban Heru Budi Hartono

Nasional
Terbit Rencana Perangin-angin Minta Hakim Buka Blokir Rekening Pribadi dan Perusahaannya

Terbit Rencana Perangin-angin Minta Hakim Buka Blokir Rekening Pribadi dan Perusahaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.