Menkes: Mohon Maaf, Laju Vaksinasi Mendatang Tak Secepat Sebelumnya

Kompas.com - 05/04/2021, 17:25 WIB
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin hadir meninjau secara langsung dalam vaksinasi Covid-19 dengan menggunakan vaksin AstraZeneca untuk para pengurus serta santri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (23/3/2021). DOK. Humas KemenkesMenteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin hadir meninjau secara langsung dalam vaksinasi Covid-19 dengan menggunakan vaksin AstraZeneca untuk para pengurus serta santri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (23/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, laju vaksinasi Covid-19 ke depannya tidak akan secepat sebelumnya karena suplai vaksin Covid-19 untuk Indonesia berkurang untuk saat ini.

"Laju vaksinasinya mohon maaf, agak kita atur kembali, sehingga kenaikannya (penambahan orang yang divaksin) tidak secepat sebelumnya," ujar Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/4/2021).

"Karena memang vaksinjya yang berkurang suplainya," kata dia.

Baca juga: Lansia dan Guru di Jakarta Bisa Ikuti Vaksinasi Covid-19 Gratis di JIEP Pulomas, Ini Jadwalnya

Budi lantas menjelaskan mengapa pasokan vaksin Covid-19 ke Indonesia berkurang.

Menurut dia, saat ini sejumlah negara di Eropa, Asia, hingga Amerika bagian selatan sedang mengalami lonjakan ketiga kasus aktif Covid-19 atau third wave.

Budi mencontohkan, India, Filipina, Brasil, dan Papua Nugini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Akibatnya negara-negara yang memproduksi vaksin di lokasi itu, yang terjadi lonjakan ketiga mengarahkan agar vaksinnya tidak keluar," ujar dia. 

"Hanya boleh dipakai di negara masing-masing. Ini mempengaruhi ratusan negara di dunia termasuk Indonesia," kata Budi.

Menurut dia, Indonesia sedianya memiliki stok vaksin Covid-19 sebanyak 15 juta dosis pada Maret.

Baca juga: PHRI DKI Jakarta Sebut Program Vaksinasi Covid-19 Masih Jauh dari Harapan

Pada April pun stok vaksin yang akan dikirimkan berjumlah sama, sehingga menurut rencana awal, ada 30 juta dosis vaksin yang akan dikirim ke Indonesia pada dua bulan ini.

Namun, karena embargo vaksin, Indonesia hanya mendapat 20 juta dosis vaksin.

"Yang tadinya teredia pada Maret-April itu total 30 juta dosis, kita hanya mendapat 20 juta dosis atau dua pertiganya," ucap Budi.

Namun, pemerintah sampai saat ini masih berupaya terus melobi kepada para produsen vaksin Covid-19.

Harapannya, suplai vaksin untuk Indonesia kembali normal pada Mei 2021.

"Sehingga kita bisa melaksanakan vaksinasi dengan rate seperti sebelumnya," kata Budi.

Baca juga: 1.342 Anggota PHRI Jakarta Jalani Vaksinasi Covid-19

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga menyebut vaksinasi Covid-19 Indonesia sudah mencapai 12,7 juta vaksinasi. 

Data tersebut dirangkum hingga 4 April 2021. Budi membandingkan capaian vaksinasi pada pekan lalu yang berada di angka sekitar10 juta vaksinasi.

"Jadi dalam sepekan kita sudah bisa menambah 2,5 juta vaksinasi per pekan. Ini menempatkan Indonesia di posisi ke 8 dunia," kata dia. 

"Kalau kita keluarkan negara-negara yang memproduksi vaksin sendiri sehingga tidak ada masalah dari suplai vaksinnya, kita nomor empat di dunia," ucap Budi. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Fit and Proper Test' Calon Dubes Digelar Juli, Berikut Daftar Nama yang Beredar

"Fit and Proper Test" Calon Dubes Digelar Juli, Berikut Daftar Nama yang Beredar

Nasional
KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

Nasional
KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

Nasional
Bali Jadi 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Nasional
Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Nasional
ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X