Buka Rakernas KKP, Menteri Trenggono: Saya Ingin KKP Berkontribusi Besar bagi Perekonomian Nasional

Langkah-langkah tersebut, antara lain menyelesaikan regulasi dengan melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP dan mempercepat penyelesaian turunan PP No 5 Tahun 2021 dan PP No 27 Tahun 2021, sebagai tindak lanjut dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yakni melengkapi sarana dan prasarana untuk kesiapan pelabuhan perikanan dalam melakukan pendataan hasil pendaratan ikan,” ungkapnya.

Langkah berikut, meningkatkan jumlah dan kapasitas syahbandar, operator informasi teknologi, enumerator, dan pengawas perikanan, menuntaskan pendataan Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) pada 2022, dan meningkatkan kualitas data produksi di seluruh tempat pendaratan ikan.

“Serta, meningkatkan kapasitas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan melalui teknologi pengawasan yang andal," jelas Trenggono.

Baca juga: Menteri Trenggono: Pokoknya Kita Bikin KKP Rebound

Komitmen menjaga sumber daya kelautan dan perikanan

Lebih lanjut, Trenggono juga menyebutkan komitmen Indonesia untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Hal itu pun telah diamanahkan dalam Pertemuan 14 kepala negara/pemerintahan dalam forum High Level Panel on Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-14 (life below water).

Langkah itu dilakukan melalui peningkatan produksi di sektor perikanan tangkap yang tentunya akan memperhatikan keberlangsungan ekologi maupun lingkungan.

Untuk itu, KKP akan menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714 sebagai kawasan spawning and nursery ground.

Baca juga: Ingin Lebih Baik dari Edhy Prabowo, Menteri Trenggono Ditantang Cabut Izin Ekspor Benur

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada komoditas unggulan untuk tumbuh dan berkembangbiak, sehingga dapat menjadi sumber penghidupan dan pangan Indonesia dan dunia.

Di sisi lain, Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Yusuf berharap Menteri Trenggono dapat menyediakan waktu untuk dialog interaktif seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan di seluruh daerah untuk mendengar masukan, saran dan pendapat terkait program terobosan KKP kedepan.

"Dalam hal ini, kontribusi saran dan masukan dari pemerintah daerah sangat penting sebagai harmoni dalam membangun sektor kelautan dan perikanan," ucapnya mewakili Sekretaris Jenderal Antam Novambar.

Rakernas KKP Tahun 2021 ini juga dihadiri sejumlah pejabat kementerian/lembaga, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta dinas kelautan dan perikanan provinsi dan kabupaten/kota.

Baca juga: Soal Evaluasi Aturan, Menteri KP Trenggono Akan Serap Aspirasi Berbagai Pihak