Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Minta Transparansi Penyaluran Zakat Diperbaiki

Kompas.com - 05/04/2021, 15:55 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran zakat diperbaiki.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat membuka rapat koordinasi nasional (rakornas) zakat 2021 yang digelar secara virtual, Senin (5/4/2021).

"Salah satu hal yang harus diperbaiki adalah transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran atau distribusi zakat kepada para mustahik (penerima zakat)," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Maruf: Implementasi Zakat pada 2021 Harus Ditingkatkan

Ma'ruf mengatakan, perlu strategi dan inovasi pengumpulan zakat dengan membuka ruang bagi organisasi pengelola zakat (OPZ).

Kemudian, mekanisme bagi muzakki (orang yang wajib membayar zakat) perorangan dalam menyalurkan zakat dan melaporkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Ma'ruf menekankan, laporan tersebut harus menjadi bagian dari penerimaan zakat nasional.

Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) per tahun 2019 tercatat potensi zakat Indonesia senilai Rp 233,8 triliun.

Baca juga: Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Data Outlook Zakat Indonesia 2021 juga menyebutkan, potensi zakat Indonesia pada 2020 mencapai Rp 327,6 triliun.

Potensi terbesar tahun 2020 berasal dari zakat perusahaan (Rp 144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (Rp 139,07 triliun), zakat uang (Rp 58,76 triliun), zakat pertanian (Rp 19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp 9,52 triliun).

"Dari seluruh potensi tersebut, riset gabungan Baznas dengan berbagai lembaga menyebutkan sekitar Rp 61,258 triliun penghimpunan zakat, infak, sedekah (ZIS) tidak melalui OPZ resmi pada 2020," kata Ma'ruf.

Baca juga: UU Pengelolaan Zakat Dinilai Perlu Direvisi

Adapun secara nasional, pada 2019 penghimpunan ZIS melalui OPZ resmi baru mencapai Rp 10,2 triliun.

Riset Baznas tersebut memperlihatkan bahwa potensi zakat mencapai Rp 327,6 triliun, tetapi yang terealisasi baru mencapai Rp 71,4 triliun.

Dari jumlah tersebut, maka ada sebesar Rp 61,2 triliun tidak melalui OPZ resmi dan hanya Rp 10,2 triliun yang melalui OPZ resmi.

"Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan, OPZ belum mampu mempengaruhi mereka yang sudah berzakat untuk menyalurkan zakatnya melalui OPZ dan mereka yang belum berzakat untuk berzakat," ucap Ma'ruf.

Baca juga: Dana Zakat Masih Jauh dari Potensi, Wapres Minta Baznas Berinovasi

Oleh karena itu Ma'ruf berharap agar Baznas dapat terus meningkatkan kepercayaan baik kepada muzakki yang belum menyalurkan zakatnya kepada OPZ maupun mereka yang belum berzakat.

Ma'ruf juga mengimbau agar semua pihak dapat mengerahkan sumber daya yang ada. Termasuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat bagi kesejahteraan umat sekaligus berkontribusi mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com