Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang Kompas: 34,3 Persen Khawatir Polisi Virtual Ancam Kebebasan Berekspresi

Kompas.com - 05/04/2021, 12:17 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas yang dirilis pada Senin (5/4/2021) menangkap adanya kekhawatiran dari responden terhadap kehadiran polisi virtual yang beroperasi sejak Februari 2021.

Menurut survei, sebanyak 34,3 persen responden khawatir kehadiran polisi virtual mengancam kebebasan berpendapat di media sosial.

Meskipun mayoritas responden, yaitu sebanyak 53,6 persen berpendapat sebaliknya, tapi kekhawatiran dari sebagian responden ini tetap menjadi pekerjaan rumah bagi kepolisian.

Baca juga: Soal Virtual Police, Polri Tegaskan Tidak Menangkap Pihak yang Kritik Pemerintah

Setidaknya ada jaminan bahwa di tengah pengawasan yang dilakukan oleh polisi virtual, tetap ada jaminan tidak adanya pembatasan berekspresi di media sosial.

Sebab, imbas dari kekhawatiran ini pada akhirnya melahirkan sikap yang cenderung hati-hati bagi sebagian responden ketika berinteraksi melalui media sosial.

Separuh lebih responden, yaitu 57,6 persen menyatakan, lebih berhati-hati mengunggah konten di media sosial, baik berupa status, foto, atau video.

Gejala ini memiliki dua arti, yakni mereka makin memiliki tingkat kesadaran untuk mengunggah konten yang tidak mengandung ujaran kebencian.

Baca juga: Mengenal Virtual Police: Definisi, Dasar Hukum, hingga Polemiknya

Namun, di satu sisi, sikap ini juga berpotensi adanya ketakutan untuk berekspresi di ranah daring.

Di lain sisi, jajak pendapat menyatakan mayoritas masyarakat setuju dengan kehadiran polisi virtual.

Sebanyak 77,4 persen responden menyampaikan, tugas polisi virtual untuk melakukan pengawasan di media sosial dianggap perlu.

Hanya 15,2 persen yang menyatakan tidak setuju, sementara sisanya tidak menjawab.

Penerimaan responden ini menyumbang narasi penting di tengah perdebatan soal peran polisi virtual yang seharusnya tidak melakukan fungsi pengawasan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 77,4 Persen Responden Setuju Kehadiran Polisi Virtual

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Indikator: Mayoritas Pendukung Ganjar-Mahfud Percaya Putusan MK Adil

Survei Indikator: Mayoritas Pendukung Ganjar-Mahfud Percaya Putusan MK Adil

Nasional
Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Karena Bertemu Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Karena Bertemu Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

Nasional
Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo yang Telan Biaya Rp 437 Miliar

Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo yang Telan Biaya Rp 437 Miliar

Nasional
Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

Nasional
Sikap Hakim MK Diprediksi Terbelah dalam Putusan Sengketa Pilpres

Sikap Hakim MK Diprediksi Terbelah dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati, AHY: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati, AHY: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

Nasional
Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Panen Jagung

Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Panen Jagung

Nasional
KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan 'Cawe-cawe'

KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan "Cawe-cawe"

Nasional
Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia jika Keputusan MK Berbeda

Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia jika Keputusan MK Berbeda

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Nasional
Imbau Masyarakat Tertib, Menkominfo: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Imbau Masyarakat Tertib, Menkominfo: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Nasional
Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Nasional
Jika MK 'Deadlock', Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Jika MK "Deadlock", Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Nasional
Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com