Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Virtual Diharap Bisa Cegah Penyebaran Konten Radikal di Internet

Kompas.com - 05/04/2021, 09:01 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono menyebutkan, keberadaan polisi virtual salah satunya bertujuan untuk meminimalisasi konten yang memuat paham radikal di internet.

Pasalnya, kata dia, internet kini kerap dijadikan media untuk menyebarkan paham radikal.

"Polisi ingin mencoba mengedukasi masyarakat, juga mengingatkan masyarakat agar masyarakat tidak jadi korban dan juga tidak menjadi pelaku kejahatan," kata Rusdi dalam sebuah diskusi daring, Minggu (4/4/2021).

Rusdi mengatakan, melalui polisi virtual, negara berupaya memberikan informasi dunia maya yang resmi dan tepercaya.

Baca juga: Kompolnas: Anak Muda yang Akses Situs Radikal Berpotensi Terpengaruh

Namun, ternyata keberadaan polisi virtual menemui tantangan lantaran masih ada pihak yang tak setuju. Sebagian pihak beranggapan bahwa polisi virtual mengancam kebebasan warga negara berpendapat lantaran masuk ke ranah privat. 

"Ketika polisi virtual ini masuk, berkegiatan, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang seakan-akan tidak setuju, menganggap bahwa polisi virtual terlalu ke ruang privat warga negara, akan memberangus daripada kebebasan warga negara untuk berpendapat," ujar Rusdi.

Menyikapi hal itu, kata Rusdi, pihaknya mengaku akan tetap berupaya melindungi masyarakat dengan mencegah penyebaran informasi palsu dan tidak tepercaya. Hal ini demi mencegah kebingungan dan ketakutan publik.

Rusdi juga mengimbau masyarakat pandai-pandai memilah konten di internet.

Apalagi, pengguna internet di Indonesia saat ini sangat besar, mencapai 73,3 persen dari populasi. Jumlah ini setara dengan 202 juta penduduk.

Jika masyarakat tak selektif terhadap informasi, dikhawatirkan akan terjerumus pada konten-konten yang menyesatkan.

"Begitu banyaknya ini tentunya membutuhkan masyrakat yang harus bisa memilih dan memilah konten-konten mana itu yang benar, konten-konten mana yang menyesatkan," kata Rusdi.

"Jika tentunya masyarakat hanya pintar memilih, dia tidak akan tersesat. Tapi, lain halnya jika masyarakat tidak mampu memilah sehingga dia pun akan disesatkan dengan konten-konten yang dia baca, dia dengar, dan dia lihat di media sosial," tuturnya.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang berbeda, Rusdi mengatakan bahwa aksi lonewolf yang dilakukan terduga teroris yang menyerang Mabes Polri, ZA, dipelajari melalui internet.

Baca juga: Paham Radikal Menyebar Lewat Internet, Masyarakat Diminta Pilih-pilih Konten

Menurut Rusdi, saat ini di internet dan media sosial mudah sekali menemukan hal-hal seperti itu.

"Lonewolf itu melakukannya sendiri dan menginisiasi sendiri. Mereka mendapat itu semua, sekarang ini kan internet luar biasa. Apa pun dari internet, dari media sosial semua bisa dia dapatkan," kata Rusdi dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (1/4/2021).

"Kemungkinan kalau lonewolf ini dia mendapatkannya sendiri. Salah satunya melalui media internet, melalui media sosial yang ada sekarang banyak sekali hal-hal seperti itu," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com