Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doni Monardo Minta Pemda Antisipasi Penularan Varian Baru Virus Corona B.1.1.7

Kompas.com - 04/04/2021, 09:49 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengingatkan tentang potensi penyebaran strain atau varian baru virus corona B.1.1.7.

Doni menyebut penularan virus dapat terjadi melalui transportasi udara maupun Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Oleh karenanya, ia meminta pemerintah daerah melakukan antisipasi.

“Kita harus antisipasi,” kata Doni melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (3/4/2021).

Baca juga: Studi: Varian Corona B.1.1.7 Tingkatkan Risiko Kematian 64 Persen

Doni pun meminta Pemda segera membentuk Satgas Karantina dengan mengimplementasikan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam Masa Pandemi Covid-19.

Aturan itu penting, sebab, apabila tapal batas negara tak punya regulasi yang baik dalam pencegahan Covid-19, hal itu sama saja membiarkan kematian pasien terjadi lebih cepat dan banyak.

“Kalau kita membiarkan, maka yang meninggal lebih awal akan bertambah banyak,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu.

Baca juga: Seorang Warga Bogor Positif Virus Corona B.1.1.7: Terpapar Saat Pulang dari Luar Negeri, Pemkot Langsung Lakukan Tracing

Doni juga menyampaikan rasa prihatin atas adanya mobilitas penduduk yang melalui lintas batas negara tanpa menempuh ketentuan karantina dan dua kali swab.

Padahal, pada akhir Desember 2020 Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar warga yang masuk ke Indonesia dari luar negeri melakukan dua kali swab dan karantina. Aturan itu berlaku bagi WNI maupun WNA.

Doni memaparkan, ada 1.480 orang yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang dan didapatkan 687 orang terkonfirmasi positif Covid-19 setelah melalui karantina dan dua kali swab PCR.

Padahal, sebelumnya mereka semua membawa dokumen bebas Covid-19 dari luar negeri.

“Kedatangan luar negeri ini yang membuat saya prihatin,” kata Doni.

Berkaca dari fenomena tersebut, Doni meminta seluruh kementerian/lembaga dan TNI/Polri menjalankan program kekarantinaan dengan baik.

Sebab, seandainya yang terkonfirmasi positif Covid-19 dibiarkan begitu saja dan kembali ke rumah tanpa ada pemeriksaan dan karantina lanjutan, hal ini dapat berakibat fatal.

“Kalau pasukan kita dari TNI/Polri, Kementerian Kesehatan, Imigrasi dan semuanya tidak punya kepedulian kepada program ini, maka 687 orang yang pulang ke kampung, lantas ketemu keluarganya ada yang kelompok rentan, kemudian terpapar Covid-19 dan nggak ada fasilitas kesehatan, maka lewat,” ujarnya.

Doni mengingatkan bahwa hingga hari ini belum ada satu pun negara yang terbebas dari pandemi Covid-19.

Untuk itu, ia mewanti-wanti seluruh pemangku kebijakan tidak lengah.

“Kita jangan terlena, jangan lengah. Prestasi hari ini bukan berarti terus selamanya akan seperti itu,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com