Kompas.com - 03/04/2021, 12:13 WIB
Ilustrasi siswa SMA KOMPAS/A HANDOKOIlustrasi siswa SMA
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan pemerintah daerah harus melakukan pemetaan kesiapan sekolah yang ingin menggelar pembelajaran tatap muka.

Adapun pemerintah telah memutuskan pembelajaran tatap muka terbatas dimulai pada Juli 2021 mendatang.

"Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan harus melakukan pemetaan di wilayahnya, mana sekolah yang siap dan belum siap dari daftar periksa pada pengisian aplikasi," kata Retno melalui keterangan tertulisnya, Jumat (2/4/2021).

Baca juga: Uji Coba Belajar Tatap Muka di Jakarta Mulai 7 April: Aturan, Jumlah Sekolah, hingga Larangan

Menurut Retno, sekolah yang siap melakukan pembelajaran tatap muka perlu dipastikan melalui pengawasan langsung di lapangan.

Sedangkan untuk sekolah yang belum siap, perlu ada intervensi anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membantu penyiapan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru di sekolah.

"Pemerintah daerah juga harus melibatkan antar dinas saat hendak membuka sekolah," ujarnya.

"Misalnya dinas pendidikan dengan dinas kesehatan serta Gugus Tugas Covid Daerah untuk melakukan nota kesepemahaman untuk pengawasan dan pendampingan pembukaan sekolah," lanjut dia.

Baca juga: Wagub DKI Pastikan 96 Sekolah di Jakarta Siap Gelar Belajar Tatap Muka

Retno mengatakan, pihak sekolah juga harus memiliki nota kesepahaman dengan fasilitas kesehatan terdekat, seperti puskesmas, klinik, rumah zakit atau praktek bidan atau dokter saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

Selain itu, sekolah juga harus menyiapkan semua infrastruktur yang dibutuhkan dalam adaptasi kebiasaan baru.

Infrastruktur tersebut meliputi jumlah wastafel yang memadai, harus satu banding satu dimana jumlah kelas 20 maka wastafel minimal 20 juga.

Harus memiliki thermogun yang menyesuaikan jumlah peserta didik agar saat diukur suhunya di pintu gerbang sekolah.

 

Sekolah juga harus memiliki ruang ganti untuk warga sekolah yang naik kendaraan umum untuk berganti seragam.

Kemudian menyediakan ruang isolasi sementara untuk kondisi darurat, seperti saat ada warga sekolah yang suhunya di atas 37,3 derajat.

Sekolah harus membuat sejumlah Protokol Kesehatan atau sistem operasional prosedur (SOP) adaptasi kebiasaan baru di lingkungan satuan pendidikan.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan, setiap satuan pendidikan wajib membuka opsi pembelajaran tatap muka terbatas setelah seluruh tenaga pendidikan selesai divaksin.

Pembelajaran tatap muka terbatas akan dimulai pada tahun ajaran baru mendatang pada Juli 2021.

Namun, pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah ini bisa dilaksanakan atas persetujuan orangtua peserta didik.

Kebijakan ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

Nasional
Hentikan Agresi Israel terhadap Palestina

Hentikan Agresi Israel terhadap Palestina

Nasional
Gambaran Potensi Lonjakan Kasus Covid-19, Dua Pekan Setelah Libur Lebaran...

Gambaran Potensi Lonjakan Kasus Covid-19, Dua Pekan Setelah Libur Lebaran...

Nasional
Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Jadi Sorotan...

Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Jadi Sorotan...

Nasional
Satgas: 20 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Kematian Akibat Covid-19

Satgas: 20 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Bersama-sama Kutuk Keras Agresi Israel ke Palestina

Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Bersama-sama Kutuk Keras Agresi Israel ke Palestina

Nasional
Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Nasional
Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Nasional
UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X