Mahfud: Pemerintah Upayakan RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal Disahkan

Kompas.com - 02/04/2021, 18:48 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD menjadi pembicara kunci saat seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Selasa (15/12/2020). Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMenko Polhukam Mahfud MD menjadi pembicara kunci saat seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Selasa (15/12/2020). Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengupayakan DPR dapat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) yang sempat tertunda.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat berbincang dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jumat (2/4/2021).

Mahfud mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo dan Kepala PPATK Dian Ediana Rae supaya dua RUU segera disahkan DPR.

Baca juga: Gagalnya Pengesahan RUU Perampasan Aset, Tunggakan Legislasi Sejak 2012

"Ada dua hal yang sudah kami diskusikan dengan Presiden dengan Kepala PPATK dan nanti segera di-follow up dalam waktu tidak lama yaitu adanya rencana pengesahan atau upaya rencana untuk melanjutkan kembali Rancangan UU Perampasan Aset, ini kan tertunda," ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtube PPATK Indonesia, Jumat (2/4/2021).

"Yang kedua selain Rancangan UU Perampasan Aset, kita juga akan mengajukan Rancangan UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal," ucap Mahfud.

Menurut Mahfud, banyak pihak yang mengkhawatirkan atas rencana pemerintah tersebut.

Ia mengungkapkan, kekhawatiran itu datang dari pejabat hingga politikus.

"Terus terang secara psikologis saya berdiskusi dengan beberapa teman di kantor saya kenapa itu terjadi. Memang ada masalah yang agak mengkhawatirkan dalam pengertian banyak orang yang takut," kata Mahfud.

Baca juga: RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prioritas, PPATK Tagih Janji Jokowi, dan Kerugian bagi Negara

Ia menegaskan, bahwa dua RUU itu sangat diperlukan guna memberantas tindak pidana pencucian uang.

Dengan harapan, kata dia, penindakan terhadap kasus pencucian uang bisa lebih produktif.

"Kita sekarang sedang menyiapkan langkah untuk itu sehingga nanti bisa menjadi lebih profuktif," ujar dia.

Kendati tak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, kedua RUU tersebut diupayakan bisa masuk daftar pembahasan di DPR hingga 2024.

"Ini kan sekarang tidak masuk ke Prolegnas tahun ini, tetapi dia masuk di dalam long list, bisa masuk antara tahun ini dan tahun 2024, masih bisa masuk," kata Mahfud.

Baca juga: RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas, ICW: Pembentuk Undang-Undang Hanya Prioritaskan Regulasi Kontroversial



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Kepatuhan Protokol Kesehatan Jakarta di Tempat Wisata Terendah, Wagub DKI: Kami Sudah Berusaha Maksimal

Kepatuhan Protokol Kesehatan Jakarta di Tempat Wisata Terendah, Wagub DKI: Kami Sudah Berusaha Maksimal

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Nasional
UPDATE 18 Mei: 4.185 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.119 Kasus

UPDATE 18 Mei: 4.185 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.119 Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X