Partai Demokrat Belum Bahas Rencana Usung Moeldoko di Pilkada DKI

Kompas.com - 02/04/2021, 17:24 WIB
Kepala Staf Presiden, Moeldoko, dalam sesi wawancara di ruang kerjanya, Senin (11/1/2021). KOMPAS.com/RODERICK ADRIANKepala Staf Presiden, Moeldoko, dalam sesi wawancara di ruang kerjanya, Senin (11/1/2021).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan, belum ada pembicaraan soal rencana Partai Demokrat mengusung Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Pilkada DKI Jakarta mendatang.

"Sampai saat ini belum ada pembahasan di Bappilu atau pun arahan dari Bang Andi Arief selaku Kepala Bappilu untuk mempersiapkan pembahasan terkait Pak Moeldoko untuk Pilgub DKI," kata Kamhar, Jumat (2/4/2021).

Kamhar menuturkan, keputusan mengenai nama yang diusung dalam pilgus merupakan kewenangan Majelis Tinggi Partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Politisi Demokrat Sarankan Moeldoko Mundur dari Jabatan KSP

Oleh sebab itu, kata Kahmar, pihaknya akan menghormati dan menjalankan keputusan Majelis Tinggi Partai.

Ia melanjutkan, SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pasti muka pintu maaf jika Moeldoko meminta maaf dan bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya.

"Ini sekaligus menunjukkan sisi kedewasaan dan kemanusiaan Mas Ketum dalam merespons dan mengelola konflik. Matang dan dewasa," ujar Kamhar.

Baca juga: AHY: Pintu Maaf Selalu Ada untuk Moeldoko meski Kader Demokrat Marah

Namun, dari sisi politik, rekam jejak politik Moeldoko dan variabel lainnya akan dibahas lebih lajut sebelum Partai Demokrat mengusung mantan panglima TNI tersebut.

"Pak Moeldoko juga harus siap berkompetisi dengan kader Partai Demokrat lainnya yang juga punya potensi sebagai kontestan Pilgub DKI mendatang untuk memperebutkan tiket dukungan partai," kata Kamhar.

Diberitakan sebelumnya oleh Kompas.TV, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Rachland Nashidik menyebut partainya akan menerima dengan terbuka bila Moeldoko ingin menjadi anggota partai di bawah kepemimpinan AHY.

"Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota partai pimpinan Agus Yudhoyono," kata Rachland melalui akun Twitter pribadinya @RachlanNashidik, yang dikutip pada Kamis (1/4/2021).

Baca juga: Ditolaknya Demokrat Versi KLB Diharapkan Jadi Pembelajaran Politikus Tak Mempermainkan Soliditas Partai

Rachland bahkan mengatakan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu), Andi Arief, siap membantu Moeldoko bila ingin maju dalam Pilkada DKI Jakarta mendatang.

"Ketua Bapilu @Andiarief__ akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi Cagub DKI dalam pilkada mendatang. You are warmly welcome!" ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X