Kompas.com - 02/04/2021, 17:24 WIB
Kepala Staf Presiden, Moeldoko, dalam sesi wawancara di ruang kerjanya, Senin (11/1/2021). KOMPAS.com/RODERICK ADRIANKepala Staf Presiden, Moeldoko, dalam sesi wawancara di ruang kerjanya, Senin (11/1/2021).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan, belum ada pembicaraan soal rencana Partai Demokrat mengusung Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Pilkada DKI Jakarta mendatang.

"Sampai saat ini belum ada pembahasan di Bappilu atau pun arahan dari Bang Andi Arief selaku Kepala Bappilu untuk mempersiapkan pembahasan terkait Pak Moeldoko untuk Pilgub DKI," kata Kamhar, Jumat (2/4/2021).

Kamhar menuturkan, keputusan mengenai nama yang diusung dalam pilgus merupakan kewenangan Majelis Tinggi Partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Politisi Demokrat Sarankan Moeldoko Mundur dari Jabatan KSP

Oleh sebab itu, kata Kahmar, pihaknya akan menghormati dan menjalankan keputusan Majelis Tinggi Partai.

Ia melanjutkan, SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pasti muka pintu maaf jika Moeldoko meminta maaf dan bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya.

"Ini sekaligus menunjukkan sisi kedewasaan dan kemanusiaan Mas Ketum dalam merespons dan mengelola konflik. Matang dan dewasa," ujar Kamhar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: AHY: Pintu Maaf Selalu Ada untuk Moeldoko meski Kader Demokrat Marah

Namun, dari sisi politik, rekam jejak politik Moeldoko dan variabel lainnya akan dibahas lebih lajut sebelum Partai Demokrat mengusung mantan panglima TNI tersebut.

"Pak Moeldoko juga harus siap berkompetisi dengan kader Partai Demokrat lainnya yang juga punya potensi sebagai kontestan Pilgub DKI mendatang untuk memperebutkan tiket dukungan partai," kata Kamhar.

Diberitakan sebelumnya oleh Kompas.TV, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Rachland Nashidik menyebut partainya akan menerima dengan terbuka bila Moeldoko ingin menjadi anggota partai di bawah kepemimpinan AHY.

"Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota partai pimpinan Agus Yudhoyono," kata Rachland melalui akun Twitter pribadinya @RachlanNashidik, yang dikutip pada Kamis (1/4/2021).

Baca juga: Ditolaknya Demokrat Versi KLB Diharapkan Jadi Pembelajaran Politikus Tak Mempermainkan Soliditas Partai

Rachland bahkan mengatakan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu), Andi Arief, siap membantu Moeldoko bila ingin maju dalam Pilkada DKI Jakarta mendatang.

"Ketua Bapilu @Andiarief__ akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi Cagub DKI dalam pilkada mendatang. You are warmly welcome!" ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X