Risma Hentikan BST, Wakil Ketua DPR Minta Pertimbangkan Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta Kementerian Sosial untuk mempertimbangkan kembali penghentian bantuan sosial tunai (BST).

Menurut Azis, pemerintah mesti melihat lebih jauh efektivitas bantuan tersebut terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

"Kami menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BST yang berjalan di tahun 2020 dan 2021, untuk melihat sejauh mana efektivitas bantuan tersebut dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mengupayakan bantuan dalam bentuk lain jika BST dihapuskan," kata Azis, Jumat (2/4/2021), dikutip dari Antara.

Baca juga: Anggota Komisi E DPRD DKI Ingatkan Dinsos, Jangan Ada Lagi Pemotongan BST oleh Oknum RT

Azis mengatakan, DPR mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan perpanjangan pemberian bantuan tunai jika pereknomian masyarakat belum berangsur pulih.

Sebab, menurut Azis, bantuan tunai ini diharapkan masyarakat yang merasa tertolong saat perekonomian mereka semakin sulit akibat pandemi Covid-19.

Selain BST yang mendapat sorotan, DPR meminta kementerian terkait untuk mengevaluasi kembali data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menggantinya dengan penerima manfaat baru.

"Kemensos bisa mendorong pemda dalam evaluasi DTKS agar tidak terjadi kesimpangsiuran data. Terlebih, pemda sebagai pihak yang mengetahui persis mana yang dicoret dan tidak," ujar politikus Partai Golkar itu.

Baca juga: Dinsos DKI Akui Ada Oknum RT yang Sunat Dana BST Rp 10.000 Per Orang

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan BST tidak akan diperpanjang dan berakhir pada April 2021.

"Enggak ada anggarannya untuk itu," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini, saat menghadiri puncak HUT Ke-19 Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Cara Cek Penerima Bansos BST, BPNT, dan PKH di dtks.kemensos.go.id

Risma juga mengatakan, salah satu alasan tak akan memperpanjang BST yakni situasi pandemi Covid-19 di Indonesia telah bergerak ke skala mikro.

Oleh karena itu, menurut dia, masyarakat seharusnya kini telah dapat beraktivitas kembali, dengan harapan situasi pergerakan perekonomian di Indonesia sudah mulai normal.

"Kalau misalkan di daerah masih ada warga yang perlu ditolong, mereka masih bisa mengajukan ke kami, nanti kami bantu dalam bentuk BPNT (bantuan pangan non-tunai)," kata Risma.