Kompas.com - 02/04/2021, 10:37 WIB
Dirut Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim pada konferensi pers merger 5 bank di hotel Sahid (19/11). Merger diyakini akan melahirkan sinergi kuat, bank tahan banting. Jika sinergi berjalan sempurna, semua masalah termasuk kredit macet dapat diatasi. Bank yang akan melakukan merger antara lain Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Tiara, Bank Sahid Gajah Perkasa (SGP), dan Bank Dewa Rutji. Terkait berita di Kompas, 20 Januari 1998, hal 1 Judul Amplop : Konferensi Pers Marger BII - BDNI KOMPAS/Johnny TGDirut Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim pada konferensi pers merger 5 bank di hotel Sahid (19/11). Merger diyakini akan melahirkan sinergi kuat, bank tahan banting. Jika sinergi berjalan sempurna, semua masalah termasuk kredit macet dapat diatasi. Bank yang akan melakukan merger antara lain Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Tiara, Bank Sahid Gajah Perkasa (SGP), dan Bank Dewa Rutji. Terkait berita di Kompas, 20 Januari 1998, hal 1 Judul Amplop : Konferensi Pers Marger BII - BDNI
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penghentikan penyidikan perkara kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Kamis (1/4/2021).

Adapun penghentian penyidikan itu dilakukan terhadap dua tersangka yakni pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim.

Baca juga: Mengingat Kembali Upaya KPK Memanggil Sjamsul Nursalim dan Istri yang Tak Pernah Hadir

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya akan mengajukan gugat praperadilan melawan KPK untuk membatalkan SP3 perkara dugaan korupsi BLBI tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya tersebut.

"MAKI berencana akan segera mengajukan gugatan Praperadilan untuk membatalkan SP3 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Boyamin kepada Kompas.com, Jumat (2/4/2021)

"Gugatan ini akan diajukan maksimal akhir bulan April 2021," ucap dia.

Alasan MAKI melakukan gugatan praperadilan tersebut, kata Boyamin, yakni KPK dinilai mendalilkan SP3 dengan alasan bebasnya Syafrudin Arsyad Temenggung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal ini, menurut dia, sungguh sangat tidak benar karena dalam Surat Dakwaan atas Syafrudin Arsyad Temenggung dengan jelas didakwa bersama-sama dengan Dorojatun Koentjoro-Jakti.

"Sehingga meskipun SAT (Syafrudin Arsyad Temenggung) telah bebas namun masih terdapat penyelenggara negara yaitu Dorojatun Koentjoro-Jakti," kata Boyamin.

"Sangat memprihatinkan KPK telah lupa ingatan atas surat dakwaan yang telah dibuat dan diajukan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada tahun 2018," ucap dia.

Baca juga: Perjalanan Kasus Sjamsul Nursalim, Jadi Buron Bersama Sang Istri, hingga Penyidikan Dihentikan KPK

Kedua, menurut Boyamin, putusan bebas Syafrudin Arsyad Temenggung tidak bisa dijadikan dasar SP3 karena Indonesia menganut sistem hukum pidana Kontinental warisan Belanda, yaitu tidak berlakunya sistem yurisprudensi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritik Nadiem soal Asesmen Nasional, Pimpinan Komisi X: Pertanyaan Survei Politis dan Bernuansa SARA

Kritik Nadiem soal Asesmen Nasional, Pimpinan Komisi X: Pertanyaan Survei Politis dan Bernuansa SARA

Nasional
Kejagung Tetapkan 10 Manajer Investasi Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Tetapkan 10 Manajer Investasi Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 dan Kebungkaman Megawati

Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 dan Kebungkaman Megawati

Nasional
Gerakan Peduli UI Desak PP 75/2021 Tentang Statuta UI Dicabut!

Gerakan Peduli UI Desak PP 75/2021 Tentang Statuta UI Dicabut!

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Lakukan Pelimpahan Tahap II Berkas Benny Tjokro-Heru Hidayat

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Lakukan Pelimpahan Tahap II Berkas Benny Tjokro-Heru Hidayat

Nasional
Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan 50 Ekor Sapi Kurban untuk Warga Palestina

Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan 50 Ekor Sapi Kurban untuk Warga Palestina

Nasional
Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Angin Prayitno Aji

Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Fraksi Nasdem Nilai Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Berlebihan

Fraksi Nasdem Nilai Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Berlebihan

Nasional
Banyak Warga Aceh Menolak Divaksin, IDI Aceh: Dokter Jangan Gampang Keluarkan Surat Tak layak Vaksinasi

Banyak Warga Aceh Menolak Divaksin, IDI Aceh: Dokter Jangan Gampang Keluarkan Surat Tak layak Vaksinasi

Nasional
Jumlah Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Berkurang Hampir 50 Persen

Jumlah Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Berkurang Hampir 50 Persen

Nasional
Kematian Akibat Covid-19 Sempat Tembus 2.000 Kasus, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Pantau Pasien Isoman

Kematian Akibat Covid-19 Sempat Tembus 2.000 Kasus, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Pantau Pasien Isoman

Nasional
Ada Varian Delta Plus, IDI Jambi Sebut Terjadi Peningkatan Kasus dan RS Rujukan Hampir Penuh

Ada Varian Delta Plus, IDI Jambi Sebut Terjadi Peningkatan Kasus dan RS Rujukan Hampir Penuh

Nasional
Panglima Marah, Danlanud dan Dansatpom Lanud JA Dimara Harus Dicopot Malam Ini

Panglima Marah, Danlanud dan Dansatpom Lanud JA Dimara Harus Dicopot Malam Ini

Nasional
Hoaks, Kemampuan Literasi, dan Kejenuhan Dinilai Jadi Kendala Utama Perubahan Perilaku Saat Pandemi

Hoaks, Kemampuan Literasi, dan Kejenuhan Dinilai Jadi Kendala Utama Perubahan Perilaku Saat Pandemi

Nasional
Alasan Pemerintah Atur Makan 20 Menit: Tak Semua Bisa Pesan-Antar

Alasan Pemerintah Atur Makan 20 Menit: Tak Semua Bisa Pesan-Antar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X