Penjelasan Lengkap Muhammadiyah Terkait Video Viral KTP Non-Islam Tak Bisa Daftar Vaksin

Kompas.com - 02/04/2021, 07:47 WIB
Logo Muhammadiyah. -Logo Muhammadiyah.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) memberi penjelasan soal video viral mengenai vaksinasi Covid-19 yang melibatkan Muhammadiyah.

Dalam video berdurasi 32 detik yang diterima Kompas.com, terlihat seorang petugas menyatakan peerta vaksinasi yang ber-KTP non-Islam tidak bisa mendaftar.

"Yang mendaftar melalui online atau Loket.com, dengan kategori dengan catatan kategori pelayan publik Muhamadiyah, catatannya pelayan publik Muhammadiyah, kami mendapatkan informasi PIC-nya yang berada di belakang bahwa untuk KTP dengan agama non-Islam tidak bisa diregistrasi karena arahan dari PIC-nya, ya. Terima kasih," kata petugas itu.

Baca juga: Penjelasan Muhammadiyah soal Video Viral KTP Non-Islam Tak Bisa Ikut Vaksin

Ketua Divisi Komunikasi Informasi MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah Budi Santoso menyatakan, isi video tidak benar, berikut pernyataan lengkap MCCC sebagaimana dikutip dari situs resmi Muhammadiyah, muhammadiyah.or.id:

1. Pemerintah sudah melibatkan berbagai kelompok keagamaan dan kelompok masyarakat dalam upaya percepatan vaksinasi Covid-19, salah satunya inisiatif Kementerian BUMN melibatkan Muhammadiyah dalam mengkoordinasi lansia dan pelayan publik Muhammadiyah (guru tenaga pendidikan, dosen, dll) untuk dilakukan vaksinasi. MCCC Muhammadiyah mengapresiasi dan berterima kasih atas perhatian pemerintah dalam hal ini.

Baca juga: Muhammadiyah Keluarkan 13 Imbauan Pelaksanaan Ibadah Ramadhan 2021


2. Keinginan masyarakat yang begitu besar untuk segera mendapat vaksin, mengakibatkan warga di luar target sasaran yang dimandatkan kepada MCCC banyak yang ikut mendaftar, sementara kuota peserta terbatas sesuai mandat.

3. MCCC menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan kepada warga yang diluar target sasaran belum bisa dilayani di kegiatan tersebut.

4. Secara umum, target sasaran vaksinasi di Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah di seluruh Indonesia mengikuti mandat yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Kesehatan dan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan setempat.

Baca juga: Muhammadiyah Ingatkan Aparat Penegak Hukum Hati-hati buat Pernyataan Terkait Terorisme

5. Bahwa Muhammadiyah konsisten dalam mengemban misi kemanusiaan, khususnya di masa pandemi Covid-19 ini.

6. Muhammadiyah akan terus mengerahkan seluruh RS Muhammadiyah dan Aisyiyah se indonesia untuk mensukseskan vaksinasi di Indonesia.

Dalam rilis terpisah, Budi menegaskan, Muhammadiyah konsisten mengemban misi kemanusiaan secara infklusif, termasuk melaksanakan program vaksinasi untuk semua warga tanpa memandang suku, agama, ras, dan pilihan politik.

"Muhammadiyah terus aktif mengerahkan seluruh RS Muhammadiyah dan Aisyiyah se Indonesia untuk mensukseskan vaksinasi dan mengatasi pandemi Covid-19, serta terus berkomitmen hadir membantu masyarakat dari semua golongan tanpa diskriminasi,” tutur Budi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X