Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Vaksinasi Nasional Tetap Jalan meski India Embargo AstraZeneca

Kompas.com - 01/04/2021, 19:01 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memastikan, vaksinasi di Indonesia tetap berjalan sewsuai rencana meski India melakukan embargo vaksin AstraZeneca.

"Walaupun saat ini India melakukan embargo vaksin AstraZeneca akibat lonjakan kasus Covid-19, program vaksinasi nasional akan tetap berjalan sesuai dengan rencana," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/4/2021).

Baca juga: Disdik Gencarkan Penyuntikan 50 Persen Guru SD dan SMP yang Belum Terima Vaksinasi Covid-19

Menurut Wiku, pemerintah berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari penularan virus corona.

Oleh karena itu, ketersediaan jumlah vaksin Covid-19 di Tanah Air dipastikan mencukupi.

"Masyarakat diminta untuk tidak khawatir karena hingga saat ini jumlah vaksin masih mencukupi," ujar Wiku.

Wiku menyebut, adanya embargo vaksin AstraZeneca menegaskan pentingnya kemandirian bangsa dalam memproduksi vaksin.

Hal ini demi mengurangi ketergantungan terhadap vaksin yang berasal dari luar negeri.

Baca juga: Bio Farma: Ketersediaan Vaksin Bulan Ini Diperkirakan Meningkat hingga 11,9 Juta Dosis

Saat ini, kata Wiku, Indonesia memiliki sejumlah alternatif dalam mengembangkan vaksin Covid-19 secara mandiri.

Salah satu yang tengah dikembangkan di Tanah Air yakni vaksin Merah Putih. Bibit vaksin ini segera diserahkan ke PT Bio Farma untuk diuji klinis.

Satgas berharap, vaksin ini dapat mulai diproduksi pada awal tahun 2022.

"Dengan demikian Indonesia memiliki keleluasaan untuk memilih platform yang tepat dan sesuai untuk mengurangi ketergantungan terhadap vaksin impor secara bertahap dikurangi," kata Wiku.

Sebelumnya diberitakan, naiknya kasus Covid-19 di India menyebabkan negara tersebut harus melakukan embargo terhadap pengiriman vaksin AstraZeneca ke WHO dan GAVI.

Akibat embargo itu, vaksin yang diproduksi di India tidak boleh keluar dari negara tersebut. India merupakan negara yang memiliki pabrik vaksin terbesar di dunia kedua setelah China.

Baca juga: Tak Jadi April, Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga Dimulai Juni 2021

Karena adanya kebijakan embargo ini, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut, pada April 2021 Indonesia hanya akan memiliki 7 juta dosis vaksin Covid-19 yang berasal dari Sinovac.

"Akibatnya suplainya kurang, jadi direalokasi lagi. Jadi kita harusnya dapat jatah ini sekitar 11,7 juta di Maret-April, dapatnya baru kayak kemarin cuma 1,1 juta," ujar Budi di acara rilis survei Charta Politika, Minggu (28/3/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com