Ini Konstruksi Perkara yang Menjerat Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Kompas.com - 01/04/2021, 18:39 WIB
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna meninjau lokasi banjir di Kampung Lebaksari, Desa Mekarasi, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (2/1/2019). KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANABupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna meninjau lokasi banjir di Kampung Lebaksari, Desa Mekarasi, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (2/1/2019).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga orang tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

Para tersangka yakni Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 Aa Umbara, pihak swasta yang juga anak Aa Umbara bernama Andri Wibawa, serta pemilik PT JDG (Jagat Dir Gantara) dan CV SSGCL (Sentral Sayuran Garden City Lembang) yakni M Totoh Gunawan.

Kendati demikian, KPK hanya menahan satu orang tersangka yakni M. Totoh Gunawan.

Baca juga: Bupati Bandung Barat Aa Umbara Tersangka KPK, Anaknya Juga

"Dua tersangka yaitu AUS (Aa Umbara Sutisna) dan AW (Andri Wibawa) hari ini telah dilakukan pemanggilan namun yang bersangkutan mengkonfirmasi tidak bisa hadir karena sakit," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis (1/4/2021).

"Tim penyidik akan melakukan penjadwalan dan pemanggilan ulang yang akan kami informasikan lebih lanjut dan mengingatkan agar para tersangka koperatif hadir memenuhi panggilan dimaksud," ucap Marwata.

Marwata mengatakan, pada Maret 2020, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dengan melakukan refocusing anggaran APBD tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"April 2020, diduga ada pertemuan khusus antara AUS (Bupati Bandung Barat
periode 2018-2023) dengan MTG (M Totoh Gunawan) yang membahas keinginan dan kesanggupan MTG (M Totoh Gunawan) untuk menjadi salah satu penyedia pengadaan paket bahan pangan (sembako) pada Dinas Sosial KBB dengan kesepakatan adanya pemberian komitmen fee sebesar 6 persen dari nilai proyek," kata Marwata.

Untuk merealisasikan keinginan M Totoh Gunawan, kemudian Aa Umbara memerintahkan Kepala Dinas Sosial KBB dan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa KBB untuk memilih dan menetapkan MTG sebagai salah satu penyedia pengadaan paket sembako pada Dinas Sosial KBB.

Mei 2020, Andri Wibawa menemui Aa Umbara. Dalam pertemuan itu, Andri meminta untuk turut dilibatkan menjadi salah satu penyedia pengadaan sembako dampak Covid-19 di KBB. 

Permintaan Andri pun diamini Aa dan memerintahkan jajarannya agar menetapkan perusahaan Andri sebagai penyedia pengadaan paket sembako. 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Nasional
Bikin Kegiatan 'Depok Sedekah Bersama', Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Bikin Kegiatan "Depok Sedekah Bersama", Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Nasional
Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Nasional
Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X