Kompas.com - 01/04/2021, 15:16 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim membacakan SKB 4 Menteri terkait belajar tatap muka di sekolah. DOK. KOMPAS.com/DIAN IHSANMendikbud Nadiem Makarim membacakan SKB 4 Menteri terkait belajar tatap muka di sekolah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, banyak peserta didik mengalami kesulitan dengan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19 sehingga pembelajaran tidak optimal.

Kesulitan yang paling sering dialami para peserta didik adalah kendala jaringan internet.

Oleh sebab itu, Nadiem mendorong pemerintah daerah membuka pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah, khususnya di daerah-daerah yang paling sulit melaksanakan PJJ.

"Saya mendorong Pemda yang daerahnya sangat sulit untuk melaksanakan PJJ segera mengembalikan anak-anak, untuk daerah terluar, tertinggal segera mengembalikan anak ke sekolah dengan protokol kesehatan tidak apa-apa mulainya dulu," kata Nadiem dalam diskusi secara virtual bertajuk "Persiapan Pembelajaran Tatap Muka", Kamis (1/4/2021).

Baca juga: Cerita Mendikbud Nadiem Makarim Jadi Guru PAUD bagi 3 Putrinya

Nadiem mengatakan, pembelajaran tatap muka secara terbatas bisa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Setiap satuan pendidikan, kata Nadiem, diperbolehkan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk melengkapi daftar periksa sebelum membuka pembelajaran tatap muka terbatas.

Daftar periksa yang dimaksud adalah menyediakan fasilitas kesehatan di sekolah seperti tempat cuci tangan, disinfektan, thermogun dan memiliki toilet yang layak.

"Jadi dana BOS itu harus digunakan untuk persiapan dan cukup kalau diprioritaskan terhadap daftar periksa," ujarnya.

Baca juga: Siswa Terpapar Covid-19, Nadiem: Belajar Tatap Muka Dihentikan

Lebih lanjut, Nadiem mengatakan, bagi peserta didik yang orangtuanya memiliki penyakit penyerta (komorbid) sebaiknya tidak mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas.

Selain itu, ia mengatakan, Pemda bisa menutup kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas apabila terjadi penularan Covid-19 di satu satuan pendidikan.

"Jadi bukannya kita tidak siaga terhadap Covid-19, itu diwajibkan, harus tutup sekolahnya kalau ada infeksi," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

Nasional
LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X