Pemerintah Tolak Hasil KLB Kubu Moeldoko, Politikus PKS: Politik Harus Punya Etika, Tak Bisa Instan

Kompas.com - 01/04/2021, 12:42 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menilai, pemerintah telah mengambil keputusan yang tepat saat menolak permohonan pengesahan hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.

Menurut Mardani, keputusan itu mesti menjadi pegangan bagi siapa pun agar berpolitik secara etis dan mengikuti proses yang ada, atau tidak bisa instan.

"Keputusan yang benar dan harus jadi pegangan bagi siapa pun yang akan masuk ke medan politik bahwa politik itu harus punya etika dan proses. Tidak bisa instan apalagi menerapkan politik belah bambu," kata Mardani saat dihubungi, Kamis (1/4/2021).

Baca juga: Ditolaknya Demokrat Versi KLB Ditolak Diharapkan Jadi Pembelajaran Politikus Tak Mempermainkan Soliditas Partai

Mardani berharap, ke depannya pemerintah konsisten menjaga penegakan hukum yang adil dan akuntabel.

"Pemerintah menjadi pemimpin yang adil. Membela yang lemah dan mendisiplinkan yang kuat," ujar Mardani.

Di samping itu, Mardani mendorong Presiden Joko Widodo angkat bicara soal konflik di Partai Demokrat ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, konflik tersebut turut melibatkan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menurut Mardani jsutru telah membebani Jokowi.

"Dari awal langkah Pak Moeldoko membebani Pak Jokowi. Jika Pak Jokowi diam maka wajar publik menganggap Pak Presiden setuju," kata dia.

Baca juga: Sikap Pemerintah Tolak Pengesahan Partai Demokrat Versi KLB Dinilai Berdampak Positif

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.

Permohonan itu diajukan kubu Moeldoko setelah menggelar KLB.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Menkumham Yasonna Laoly, saat memberikan keterangan pers, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Tak Disahkan Kemenkumham, Demokrat Kubu Moeldoko: Bukti Pemerintah Tak Intervensi

Kubu kontra-AHY menyerahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan susunan kepengurusan partai hasil KLB ke Kemenkumham.

Sementara itu, AHY juga sudah menyerahkan sejumlah dokumen untuk membuktikan penyelenggaraan KLB tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang disahkan pemerintah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Nasional
UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

Nasional
UPDATE 23 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.817.303

UPDATE 23 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.817.303

Nasional
UPDATE 23 Juni: Bertambah 303, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.594 Orang

UPDATE 23 Juni: Bertambah 303, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.594 Orang

Nasional
UPDATE 23 Juni: 12.640.041 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 23 Juni: 12.640.041 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 23 Juni: Sebaran 15.308 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, DKI Tertinggi

UPDATE 23 Juni: Sebaran 15.308 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 23 Juni: Ada 160.524 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Juni: Ada 160.524 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kemendikbud-Ristek: Indonesia Diprediksi Kekurangan 1,3 Juta Guru hingga 2024

Kemendikbud-Ristek: Indonesia Diprediksi Kekurangan 1,3 Juta Guru hingga 2024

Nasional
Kepada Mahasiswa Unhas, Gus Menteri Minta Mereka Bertindak Jika Mendapati BUMDes Merugikan Masyarakat

Kepada Mahasiswa Unhas, Gus Menteri Minta Mereka Bertindak Jika Mendapati BUMDes Merugikan Masyarakat

Nasional
UPDATE 23 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 124.022

UPDATE 23 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 124.022

Nasional
Duduk Perkara Polemik Ivermectin yang Ramai Setelah Disebut Obat Terapi Covid-19

Duduk Perkara Polemik Ivermectin yang Ramai Setelah Disebut Obat Terapi Covid-19

Nasional
Bertambah 15.308 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Rekor Tertinggi Selama Pandemi

Bertambah 15.308 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Rekor Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Cegah Kerumunan, Kemenag Atur Pemotongan Hewan Kurban Idul Adha Berlangsung dalam 3 Hari

Cegah Kerumunan, Kemenag Atur Pemotongan Hewan Kurban Idul Adha Berlangsung dalam 3 Hari

Nasional
Wacana Jokowi 3 Periode Dinilai Didesain untuk 'Test the Water'

Wacana Jokowi 3 Periode Dinilai Didesain untuk "Test the Water"

Nasional
UPDATE: Rekor Bertambah 15.308 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.033.421

UPDATE: Rekor Bertambah 15.308 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.033.421

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X