Kompas.com - 01/04/2021, 11:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nahar mengatakan, pengasuhan buruk menyebabkan anak penyandang disabilitas mengalami kekerasan.

Anak disabilitas, kata dia, sangat rentan mengalami kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual.

Selain itu, mereka mudah mengalami bullying, stigma, hingga pemasungan.

“Banyaknya anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan dan perlakukan salah lainnya, disebabkan karena mendapatkan pengasuhan buruk," kata Nahar dalam Webinar Sosialisasi Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas di Masyarakat, dikutip dari siaran pers, Kamis (1/4/2021).

Baca juga: KPAD Ungkap Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Masifnya Kekerasan Anak

Oleh karena itu, kata dia, semua pihak harus memiliki komitmen untuk memastikan anak mendapatkan pengasuhan yang baik.

Sebab, kata dia, anak penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan upaya bersama dari seluruh pihak, utamanya untuk mendorong pemenuhan hak serta memberikan perlindungan secara cepat.

"Kita harus bisa memahami kondisi anak penyandang disabilitas, memastikan tumbuh kembangnya berjalan optimal, memiliki masa depan yang baik, tidak lagi dibedakan dengan anak non disabilitas lainnya, dan mau mengambil tindakan segera ketika ada anak yang memerlukan perlindungan khusus,” kata dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Profil Anak Indonesia 2020, ada 0,79 persen atau 650.000 anak penyandang disabilitas dari 84,4 juta anak Indonesia.

Baca juga: 7 Cara Berkomunikasi dengan Anak Disabilitas Pendengaran

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak per 30 Maret 2021, sebanyak 110 anak penyandang disabilitas dari total 1.355 anak mengalami kekerasan.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2019 pun menunjukkan, ada 13,5 persen anak yang belum pernah sekolah dan 9,58 persen tidak lagi bersekolah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigdir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigdir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

Nasional
Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan 'Kemesraan' Gerindra-PKB

Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan "Kemesraan" Gerindra-PKB

Nasional
Beragama Tanpa Terpaksa

Beragama Tanpa Terpaksa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

[POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

Nasional
Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

Nasional
Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP Jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP Jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Nasional
Komnas HAM: Buka CCTV dan WA Group Terkait Tewasnya Brigadir J!

Komnas HAM: Buka CCTV dan WA Group Terkait Tewasnya Brigadir J!

Nasional
Dugaan Ferdy Sambo Hambat Kasus Brigadir J dan Aturan Kode Etik Polri

Dugaan Ferdy Sambo Hambat Kasus Brigadir J dan Aturan Kode Etik Polri

Nasional
KPAI: Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi

KPAI: Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi

Nasional
Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Nasional
Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.