Lewat Kerja Sama Pemerintah dan Masyarakat, KKP Berkomitmen Wujudkan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan

KOMPAS.com – Lautan memiliki luas lebih dari 70 persen permukaan bumi dan membentuk 90 persen biosfer. Oleh karenanya, lautan merupakan ekosistem penting bagi kehidupan di bumi.

Pasalnya, lautan memberi manusia oksigen, makanan, dan memengaruhi cuaca, sehingga membuat bumi layak huni serta dipenuhi kehidupan yang saling mendukung.

Tak hanya itu, lautan juga menggerakkan ekonomi melalui perikanan, transportasi, energi, dan pariwisata. Empat hal tersebut telah menjadi bagian dari budaya, tradisi dan identitas Indonesia sebagai bangsa bahari.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja menyampaikan, guna mewujudkan sustainable ocean economy (SOE) atau ekonomi kelautan berkelanjutan, maka diperlukan koordinasi dan kerja sama dari beberapa pihak.

Baca juga: KKP Gagalkan Pengiriman 375,5 Kg Ikan Hiu dan Pari yang Dilindungi

“Baik itu kerja sama multisektoral maupun multi stakeholder dengan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (1/4/2021).

Pernyataan itu Sjarief sampaikan mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam seminar menuju SOE Indonesia di Jakarta, Selasa (30/3/2021).

The Global Change Institute - University of Queensland dan The Boston Consulting Group (BCG) pada 2015 mempublikasikan studi bahwa total kekayaan laut dunia mencapai 24 triliun dollar AS.

Sementara itu, kontribusi sektor kelautan dunia terhadap gross domestic product (GDP) per tahun mencapai 2,5 triliun dollar Amerika Serikat (AS).

Baca juga: Jamin Kepastian Usaha Sektor Kelautan, KKP Gandeng Polri

DOK. Humas BRSDM Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja dalam seminar menuju SOE Indonesia di Jakarta, Selasa (30/3/2021).

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada 2020 melaporkan, potensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 120–70 miliar dollar AS. Data ini menempatkan Indonesia pada urutan ketiga ekonomi perikanan secara global, setelah China dan Peru.

Diluar sektor perikanan, berdasarkan data dari Conservation International 2019, Indonesia juga memiliki potensi ekosistem mangrove terbesar, yaitu sekitar 3,14 juta ton karbon dengan nilai 47,1 juta dollar AS.

Begitu pula data dari Ocean Science Journal 2019, melaporkan bahwa Indonesia memiliki ekosistem lamun. Ekosistem ini berpotensi menyimpan 7,4 megaton karbon per tahun dengan nilai 111 juta dollar AS.

“Kendati demikian, lautan di Indonesia saat ini menghadapi tekanan besar dari kegiatan illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing,” imbuh Sjarief.

Baca juga: KKP Tangkap Kapal Illegal Fishing, Menteri KP Ad Interim Sebut Pengawasan Tidak Pernah Kendur

Hal tersebut, kata dia, tidak terlepas dari kejahatan kemanusiaan di laut. Mulai dari masalah sampah laut, penangkapan ikan yang berlebihan, dan perubahan iklim.

Terlebih, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) ke-14 tentang life below water atau kehidupan di bawah laut belum menerima perhatian politik dunia sebagaimana mestinya.

Padahal SDG ke-14 berperan sebagai pedoman internasional tertinggi untuk pembangunan laut.