Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP dan Golkar Sepakat DPR Perlu Diberi Ruang Lebih Luas Suarakan Aspirasi Rakyat

Kompas.com - 31/03/2021, 17:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membeberkan isi agenda pertemuan antara Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Selasa (30/3/2021) malam.

Arsul mengatakan, salah satu isi agenda pertemuan tersebut adalah bertukar pandangan mengenai berbagai peningkatan kinerja DPR.

"Terutama dalam mengakselerasi aspirasi pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat di masing-masing daerah pilihan (dapil)," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Usai Bertemu Golkar, PPP Belum Rencanakan Pertemuan dengan PDI-P

Ia melanjutkan, hasil pertemuan itu di antaranya Partai Golkar dan PPP sepaham untuk mendorong adanya ruang yang lebih luas kepada anggota DPR.

Namun, Arsul tak menjelaskan secara detail bentuk seperti apa yang diinginkan atau dapat menjadi ruang lebih luas bagi para anggota DPR menyuarakan aspirasi masyarakat.

"Intinya Partai Golkar dan PPP sepaham bahwa para anggota DPR perlu diberi ruang yang lebih luas agar aspirasi masyarakat di dapilnya bisa disuarakan dan diwujudkan dengan cara yang baik," ujarnya.

Di sisi lain, anggota Komisi III DPR RI ini juga mengatakan bahwa Partai Golkar dan PPP menegaskan tetap berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hal itu, kata dia, dilakukan sebagai wujud kedua partai yang sama-sama partai pendukung pemerintahan.

Ketika ditanya soal apakah pertemuan keduanya membicarakan soal Pemilu 2024, Arsul pun membantah hal tersebut.

"Soal Pilpres 2024, tidak kami bicarakan, tetapi Partai Golkar dan PPP sepakat akan terus berkomunikasi terkait perkembangan-perkembangan politik yang terjadi ke depan ini," tegasnya.

Selain itu, Arsul juga mengungkapkan bahwa PPP dan Partai Golkar sepakat untuk membentuk tim yang akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045.

Hal itu, kata dia, juga diagendakan dalam pertemuan antara Suharso Monoarfa dan Airlangga Hartarto semalam.

Baca juga: Jamu Makan Malam Suharso Monoarfa, Airlangga: Golkar dan PPP Ada Beberapa Kesamaan

"Kunjungan dan pertemuan PPP dengan Partai Golkar tadi malam membahas banyak hal. Salah satunya memang terkait pandangan masing-masing partai sola RPJPN 2025-2045 yang segera akan disusun oleh pemerintah," ungkap Arsul.

Diketahui, sebelumnya, Ketum PPP Suharso Monoarfa bertemu Ketum Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar, Selasa malam.

Suharso bersama rombongannya datang di Kantor DPP Golkar sekitar pukul 19.12 WIB. Setelah tiba, Suharso dan rombongan diajak menuju lantai tiga kantor oleh Airlangga.

Adapun pertemuan tersebut mengagendakan makan malam bersama yang berakhir sekitar pukul 21.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com