PPP dan Golkar Sepakat DPR Perlu Diberi Ruang Lebih Luas Suarakan Aspirasi Rakyat

Kompas.com - 31/03/2021, 17:18 WIB
Arsul Sani saat menjabat Sekjen PPP di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Arsul Sani saat menjabat Sekjen PPP di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membeberkan isi agenda pertemuan antara Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Selasa (30/3/2021) malam.

Arsul mengatakan, salah satu isi agenda pertemuan tersebut adalah bertukar pandangan mengenai berbagai peningkatan kinerja DPR.

"Terutama dalam mengakselerasi aspirasi pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat di masing-masing daerah pilihan (dapil)," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Usai Bertemu Golkar, PPP Belum Rencanakan Pertemuan dengan PDI-P

Ia melanjutkan, hasil pertemuan itu di antaranya Partai Golkar dan PPP sepaham untuk mendorong adanya ruang yang lebih luas kepada anggota DPR.

Namun, Arsul tak menjelaskan secara detail bentuk seperti apa yang diinginkan atau dapat menjadi ruang lebih luas bagi para anggota DPR menyuarakan aspirasi masyarakat.

"Intinya Partai Golkar dan PPP sepaham bahwa para anggota DPR perlu diberi ruang yang lebih luas agar aspirasi masyarakat di dapilnya bisa disuarakan dan diwujudkan dengan cara yang baik," ujarnya.

Di sisi lain, anggota Komisi III DPR RI ini juga mengatakan bahwa Partai Golkar dan PPP menegaskan tetap berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hal itu, kata dia, dilakukan sebagai wujud kedua partai yang sama-sama partai pendukung pemerintahan.

Ketika ditanya soal apakah pertemuan keduanya membicarakan soal Pemilu 2024, Arsul pun membantah hal tersebut.

"Soal Pilpres 2024, tidak kami bicarakan, tetapi Partai Golkar dan PPP sepakat akan terus berkomunikasi terkait perkembangan-perkembangan politik yang terjadi ke depan ini," tegasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X