Program Asimilasi Belum Mampu Atasi Masalah Kelebihan Penghuni Lapas

Kompas.com - 31/03/2021, 16:54 WIB
Ilustrasi penjara. .Ilustrasi penjara.

BANDUNG, KOMPAS.com - Kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana belum mampu mengatasi persoalan kelebihan penghuni atau overcrowded di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).

Kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Baca juga: Program Asimilasi bagi Narapidana Diperketat

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Reynhard SP Silitonga mengatakan, pemberian asimilasi telah mengurangi 75.000 warga binaan di rutan atau lapas.

“Kalau kita tidak ada itu maka ada sekitar 300.000 lebih yang ada di lembaga pemasyarakatan. Inilah yang menjadi persoalan di lembaga pemasyarakatan,” ujar Reynhard dalam penyuluhan antikorupsi untuk napi korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Rabu (31/3/2021).

Setelah terbit Peraturan Menkumham tentang asimilasi, mekanisme penerimaan warga binaan berubah.

Lapas dan rutan hanya menerima warga binaan A3 atau tahanan pengadilan yang sudah menjalani persidangan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Penerimaan warga binaan masih dibatasi A3,” ucap Reynhard.

Baca juga: Yasonna Nilai Gugatan soal Asimilasi Napi Terkait Covid-19 Tak Seharusnya Ada

Kendati telah ada kebijakan asimilasi, namun overcrowded lapas atau rutan masih menjadi persoalan.

Menurut Reynhard, saat ini ada 250.000 warga binaan yang menghuni 527 lapas atau rutan di seluruh Indonesia.

Padahal, daya tampung lapas maupun rutan hanya untuk 130.000 warga binaan.

“Ini yang terjadi di lembaga pemasyarakatan sehingga terjadi asimilasi mengurangi jumlah warga binaan sehingga sudah berkurang sekarang 75.000, tapi tetap overcrowded,” kata dia.

Adapun salah satu pertimbangan dalam membebaskan tahanan melalui program asimilasi yakni tingginya tingkat hunian di lapas, lembaga pembinaan khusus anak dan rumah tahanan negara, sehingga rentan terhadap penyebaran virus corona.

Program asimilasi yakni proses pembinaan narapidana dewasa dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan warga binaan dalam kehidupan masyarakat.

Program ini dilaksanakan di rumah. Proses pembimbingan, pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) secara daring atau online.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X