Tim Hukum Demokrat: Jika Pemerintah Terima KLB Deli Serdang Artinya Benarkan Dugaan Brutalitas Demokrasi

Kompas.com - 31/03/2021, 13:16 WIB
Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sekaligus eks Komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019) malam. KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sekaligus eks Komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto, mengatakan jika pemerintah menerima pendaftaran Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang maka menguatkan anggapan terjadinya brutalitas demokrasi di Indonesia.

Bambang berharap Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly berpegang teguh pada undang-undang yang berlaku, yakni UU Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Selain itu menurut Bambang, KLB Deli Serdang tak hanya merugikan Partai Demokrat tapi juga demokrasi di Indonesia.

"Penyelenggaraan KLB ilegal bukan hanya merugikan Partai Demokrat, tetapi juga menggerogoti independensi partai politik sebagai pilar penting demokrasi di Indonesia," sebut Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Siang Ini, Yasonna Laoly dan Mahfud MD Gelar Konferensi Terkait Partai Demokrat

Menurut mantan Wakil Ketua KPK ini, jika pemerintah salah dalam mengambil keputusan, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada komitmen pemerintah pada proses demokrasi dan hukum.

"Jika pemerintah dan menteri salah dalam mengambil keputusan yaitu jika pemerintah menerima pendaftaran hasil KLB Deli Serdang, ini akan membenarkan dugaan tentang tengah berlangsungnya brutalitas demokrasi di negeri ini," jelas Bambang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita semua akan mengalami kerugian besar karena ini akan meruntuhkan kepercayaan rakyat dan bahkan masyarakat internasional pada komitmen pemerintah Indonesia dalam berdemokrasi dan bernegara hukum," sambungnya.

Baca juga: Demokrat Sumsel Pecat 13 Kader yang Ikut KLB, Mayoritas Caleg Gagal

Terakhir Bambang berharap, pemerintah dan Kemenkumham menolak hasil KLB Deli Serdang untuk menegaskan komitmennya pada prinsip-prinsip negara demokrasi dan negara hukum.

"Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika pemerintah, melalui Menkumham, menolak pendaftaran hasil KLB Deli Serdang," pungkas dia.

Sebagai informasi Kemenkumham Yasonna Laoly dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan menggelar konferensi pers terkait perkembangan terkini Partai Demokrat.

Rencananya konferensi pers tersebut akan dilakukan siang ini pukul 12.30 WIB. Namun hingga berita ini dituliskan, konferensi pers masih belum dilaksanakan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Orang Tewas di Yahukimo Papua, TNI Sebut Ditembak KKB

5 Orang Tewas di Yahukimo Papua, TNI Sebut Ditembak KKB

Nasional
Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih 'Extraordinary'

Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih "Extraordinary"

Nasional
UPDATE: Tambah 8 Orang, Total 5.069 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 Orang, Total 5.069 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Satgas Sebut Positivity Rate Covid-19 Indonesia Dekati 15 Persen, Harus Dikendalikan

Satgas Sebut Positivity Rate Covid-19 Indonesia Dekati 15 Persen, Harus Dikendalikan

Nasional
Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Nasional
POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Covid-19 | Polri Minta Maaf soal Pemerkosaan oleh Polisi

[POPULER NASIONAL] Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Covid-19 | Polri Minta Maaf soal Pemerkosaan oleh Polisi

Nasional
POGI Ingatkan Risiko Persalinan Prematur akibat Covid-19

POGI Ingatkan Risiko Persalinan Prematur akibat Covid-19

Nasional
Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan, Moeldoko: Covid-19 Menyerang Tak Pandang Bulu

Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan, Moeldoko: Covid-19 Menyerang Tak Pandang Bulu

Nasional
Covid-19 Melonjak Drastis, Moeldoko Minta Masyarakat Saling Jaga dengan 5M

Covid-19 Melonjak Drastis, Moeldoko Minta Masyarakat Saling Jaga dengan 5M

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Terapkan Mekanisme PPKM Mikro secara Benar

Satgas Covid-19 Minta Pemda Terapkan Mekanisme PPKM Mikro secara Benar

Nasional
Rekor Kasus Harian Covid-19, Peningkatan Dua Kali Lipat di Pulau Jawa

Rekor Kasus Harian Covid-19, Peningkatan Dua Kali Lipat di Pulau Jawa

Nasional
Vonis 4 Tahun Penjara bagi Rizieq Shihab dalam Kasus 'Swab Test' RS Ummi

Vonis 4 Tahun Penjara bagi Rizieq Shihab dalam Kasus "Swab Test" RS Ummi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X