Tim Hukum Demokrat: Jika Pemerintah Terima KLB Deli Serdang Artinya Benarkan Dugaan Brutalitas Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto, mengatakan jika pemerintah menerima pendaftaran Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang maka menguatkan anggapan terjadinya brutalitas demokrasi di Indonesia.

Bambang berharap Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly berpegang teguh pada undang-undang yang berlaku, yakni UU Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Selain itu menurut Bambang, KLB Deli Serdang tak hanya merugikan Partai Demokrat tapi juga demokrasi di Indonesia.

"Penyelenggaraan KLB ilegal bukan hanya merugikan Partai Demokrat, tetapi juga menggerogoti independensi partai politik sebagai pilar penting demokrasi di Indonesia," sebut Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Siang Ini, Yasonna Laoly dan Mahfud MD Gelar Konferensi Terkait Partai Demokrat

Menurut mantan Wakil Ketua KPK ini, jika pemerintah salah dalam mengambil keputusan, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada komitmen pemerintah pada proses demokrasi dan hukum.

"Jika pemerintah dan menteri salah dalam mengambil keputusan yaitu jika pemerintah menerima pendaftaran hasil KLB Deli Serdang, ini akan membenarkan dugaan tentang tengah berlangsungnya brutalitas demokrasi di negeri ini," jelas Bambang.

"Kita semua akan mengalami kerugian besar karena ini akan meruntuhkan kepercayaan rakyat dan bahkan masyarakat internasional pada komitmen pemerintah Indonesia dalam berdemokrasi dan bernegara hukum," sambungnya.

Baca juga: Demokrat Sumsel Pecat 13 Kader yang Ikut KLB, Mayoritas Caleg Gagal

Terakhir Bambang berharap, pemerintah dan Kemenkumham menolak hasil KLB Deli Serdang untuk menegaskan komitmennya pada prinsip-prinsip negara demokrasi dan negara hukum.

"Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika pemerintah, melalui Menkumham, menolak pendaftaran hasil KLB Deli Serdang," pungkas dia.

Sebagai informasi Kemenkumham Yasonna Laoly dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan menggelar konferensi pers terkait perkembangan terkini Partai Demokrat.

Rencananya konferensi pers tersebut akan dilakukan siang ini pukul 12.30 WIB. Namun hingga berita ini dituliskan, konferensi pers masih belum dilaksanakan.