JAKARTA, KOMPAS.com – Epidemiolog asal Griffith University Australia, Dicky Budiman, meminta pemerintah menyiapkan manajemen risiko terkait rencana dimulainya sekolah tatap muka terbatas.
Dicky mengatakan program tersebut harus detail dan jelas, sebagai pegangan stakeholder di masing-masing sekolah tentang kesiapan rencana sekolah tatap muka, protokol kesehatan, dan standar kapan rem darurat mesti diambil jika terjadi kasus penyebaran Covid-19 saat kegiatan sekolah tatap muka berlangsung.
Dalam program manejemen risiko tersebut, Dicky melanjutkan, ada beberapa elemen yang harus masuk didalamnya. Pertama, membangun kerjasama antar lembaga mulai dari tingkat pusat hingga daerah, untuk mempersiapkan, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya sekolah tatap muka.
“Harus ada kerjasama pada setiap jenjang pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota. Manajemen risiko harus melibatkan banyak sektor," Dicky pada Kompas.com, Rabu (31/3/2021).
Baca juga: Mendagri Minta Pemda Beri Diskresi Soal Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
"Sekolah harus mendapat pendampingan dari pemerintah daerah dari segi finansial dan operasional. Pemda harus melihat kesiapan infrastruktur gedung sekolah, dan sarana penunjang protokol kesehatan seperti wastafel, masker, dan hand sanitizer,” jelasnya.
Dicky juga menuturkan, pendampingan selanjutnya perlu dilakukan oleh fasilitas kesehatan di sekitar sekolah. Hal ini penting untuk melakukan tindakan pertama jika ada dugaan seseorang terpapar virus corona saat proses sekolah tatap muka berlangsung.
“Jika puskesmas tak cukup untuk melakukan pengawasan karena sekolahnya banyak, maka pemerintah bisa menunjuk rumah sakit, klinik pribadi, klinik bidan dan lain sebagainya. Dan ini harus terkelola dengan baik, harus ada perjanjian atau MoU antara sekolah dengan fasilitas kesehatan itu,” tutur Dicky.
Dalam manajemen risiko tersebut, Dicky meminta pemerintah juga menyiapkan jaring pengamanan berlapis, yaitu dengan memastikan bahwa wilayah tersebut tingkat positivity rate-nya di bawah 8 persen.
Kemudian para guru dan staf sekolah sudah divaksin, serta guru mendapatkan sosialisasi sebelum sekolah tatap muka berlangsung.
Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Akan Dimulai Juli, Ini Sejumlah Masukan untuk Pelaksana
“Jadi beberapa minggu sebelum sekolah tatap muka, guru, perlu diberi sosialisasi dan pelatihan. Tentang bagaimana pentingnya budaya cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, lalu pembagian siswa dalam satu kelas, harus disosialisasikan supaya mereka paham,” sebut dia.
Aspek yang tidak kalah penting menurut Dicky, adalah pemerintah bersama sekolah menyiapkan standar operasional pekerjaan (SOP) tentang pelaksanaaan sekolah tatap muka.
Dalam SOP itu, tidak hanya berisi tentang himbuaan 5M saja, namun secara detail juga mengatur tentang aturan jika ada seseorang yang diduga terpapar Covid-19 atau bahkan sudah dinyatakan tertular.
“Bagaimana mekanisme testing dan tracing jika ada temuan kasus positif Covid-19 saat sekolah tatap muka berlangsung. Itu harus diatur dalam SOP tersebut. Bagaimana mekanisme testing dan tracingnya, itu harus ada. Agar pihak sekolah paham kapan harus menarik rem darurat jika terjadi penularan di lingkungannya,” imbuh Dicky.
Sebagai informasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan sekolah tatap muka harus berjalan Juli 2021.
Menurut Nadiem hal itu sejalan dengan target pemerintah tentang vaksinasi tenaga pendidik yang akan rampung pada Juni mendatang.
Nadiem juga menyebut, jika ada sekolah yang tenaga pendidiknya sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19, maka bisa mulai melaksanakan sekolah tatap muka sejak saat ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.