Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Kenapa Terorisme Kembali Terjadi?

Kompas.com - 31/03/2021, 10:33 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TERORISME kembali terjadi. Kali ini, teror itu berwujud aksi bom bunuh diri. Sepasang suami istri meledakkan diri di area gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021).

Tindakan biadab ini dilakukan saat jemaat baru saja selesai melaksanakan Misa Minggu Palma. Sekitar 20 orang mengalami luka ringan hingga berat, termasuk petugas gereja dan jemaat akibat bom bunuh diri ini.

Baca juga: Saat Milenial Terlibat Bom Bunuh Diri, Iming-iming Jalan Pintas Masuk Surga, Direkrut Melalui Medsos

Peristiwa ini menambah panjang daftar tindakan terorisme di negeri ini. Mengutip data yang dirilis Public Virtue Research Institute, ada sembilan kasus ledakan bom yang terjadi sejak 2000.

Mulai dari Bom Bali I (2002), Bom JW Marriot (2003), Bom Bali II (2005), Bom Ritz Carlton (2009), Bom Masjid Az-Dzikra Cirebon (2011), Bom Sarinah (2016), Bom Mapolresta Solo (2016), Bom Kampung Melayu (2017), dan Bom Surabaya dan Sidoarjo (2018). Selain sembilan kasus dia atas, juga ada bom Konsulat Jenderal Filipina di Indonesia, Menteng, Jakarta, pada 1 Agustus 2000, bom Bursa Efek Jakarta 13 September 2000 dan bom malam Natal, 24 Desember 2000.

Selain teror bom, dalam beberapa tahun terakhir juga terjadi penyerangan. Misalnya, penyerangan terhadap rombongan polisi di Karanganyar, Cemoro Kandang, Jawa Tengah, yang disebut dilakukan oleh residivis kasus teror.

Pembantaian oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora, yang menewaskan empat orang warga Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dan penyerangan terhadap Wiranto saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Menyoal program deradikalisasi

Bom bunuh diri di Makassar ini membuktikan jika terorisme masih ada dan nyata di depan mata. Insiden ini juga menunjukkan program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan sejumlah kementerian belum sesuai harapan.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019, deradikalisasi adalah proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

Sejumlah pengamat terorisme menilai, program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah tidak ada landasan teoritiknya sehingga tidak terukur dan hasilnya tak optimal.

Selain itu, belum ada instrumen yang bisa mengukur tingkat radikalisme seseorang, baik mantan narapidana kasus terorisme maupun orang-orang yang rentan terpapar. Padahal, mantan teroris rentan kembali terpapar paham radikal dan terlibat terorisme.

Kasus Rullie Rian Zeke dan Ulfah Handayani Saleh bisa menjadi contoh. Pasangan suami istri ini menjadi pelaku bom bunuh diri di Katedral Our Lady of Mount Carmel, Pulau Jolo, Filipina Selatan. Padahal mereka sudah menjalani program deradikalisasi di Indonesia.

Regulasi dan anggaran

Teror di Makassar ini juga disorot banyak kalangan karena terjadi saat pemerintah dan DPR sudah mengesahkan Undang Undang Terorisme.

Padahal dalam beleid ini, penegak hukum diberi wewenang lebih terkait upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

Kritik juga dilayangkan karena anggaran untuk penanggulangan terorisme cukup besar. Tahun ini BNPT mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 304,7 miliar untuk pagu indikatif tahun 2021. Padahal sebelumnya BNPT telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 515,9 miliar untuk 2021.

Kerja-kerja intelijen juga tak luput dari kritik. Bom bunuh diri di Makassar menunjukkan intelijen kebobolan. Padahal, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran yang besar guna memaksimalkan kerja-kerja intelijen, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN).

Sejak era Presiden Jokowi, anggaran BIN naik setiap tahun. Bahkan kenaikannya sempat mencapai 305 persen.

Pada 2020 anggaran BIN meningkat menjadi Rp 7,42 triliun dari sebelumnya Rp 5,35 triliun pada 2019. Dan tahun ini, anggaran badan telik sandi ini juga kembali naik menjadi Rp 9,2 triliun.

Mengapa terorisme kembali terjadi? Apa benar ini bentuk kegagalan intelijen dan program deradikalisasi pemerintah?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (31/3/2021), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com