Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Pemda Beri Diskresi Soal Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Kompas.com - 31/03/2021, 09:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memberikan diskresi terkait dengan kebijakan penerapan pembelajaran tatap muka secara terbatas pada Juli 2021 mendatang.

Tito mengatakan, pihaknya menyambut dan mendukung penuh langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri di bawah supervisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

"Saya mengharapkan rekan-rekan pemerintah daerah dapat melakukan diskresi untuk melihat sekolah mana, zona mana yang dapat diterapkan pembelajaran secara langsung juga memberikan guidence yang jelas," kata Tito di acara Pengumuman Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduang Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Selasa (30/3/2021).

Tito mengatakan, kerja sama dengan Dinas Kesehatan serta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pun harus diperkuat untuk memastikan bahwa protokol kesehatan yang benar diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka tersebut.

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Akan Dimulai Juli, Ini Sejumlah Masukan untuk Pelaksana

Selain itu, kata dia, mekanisme pengawasan yang dilakukan perlu melibatkan berbagai pihak.

"(Pengawasan) tanpa bermaksud untuk menakuti anak-anak, para peserta didik, tapi memberikan lebih banyak cara-cara yang simpatik, edukatif kepada mereka agar bisa menyadari pentingnya protokol kesehatan," kata Tito.

"Bukan hanya sekedar untuk membatasi tapi justru untuk melindungi mereka agar tidak tertular dan tidak menularkan kepada orang lain," lanjut dia.

Tito juga menyebutkan, perlu ada langkah-langkah lain yang dilakukan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka tersebut.

Langkah tersebut adalah evaluasi yang dilakukan secara reguler.

Evaluasi tersebut, kata Tito, dilakukan secara bertingkat yakni di daerah tingkat 2, tingkat 1, dan secara nasional.

"Begitu dibuka yang satu, diawasi diberikan guidence sehingga kita bisa melihat apakah kebijakan dapat dilanjutkan? Daerah-daerah mana saja yang boleh, mungkin bisa dipisahkan dan yang bisa melaksanakannya dengan baik otomatis didukung untuk memperluas tatap muka," jelas Tito.

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka secara Terbatas Juli 2021, Berikut Panduan yang Harus Diketahui

Namun, kata dia, apabila ada daerah yang dianggap tidak sukses melaksanakan pembalajaran tatap muka karena terjadi klaster penularan, maka harus dihentikan terlebih dahulu.

Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Apabila sudah aman, maka dapat diterapkan kembali dan dievaluasi kembali nantinya.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan bahwa institusi pendidikan dan sekolah bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru mendatang, yang dimulai Juli 2021.

Kebijakan ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

"Pada ajaran baru di bulan Juli 2021 diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat menyediakan layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferesi pers, Selasa (30/3/2021).

Adapun, SKB ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Muhadjir menjelaskan, aktivitas pembelajaran tatap muka secara terbatas ini akan dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga pendidikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com