Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Asabri

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa sepuluh orang saksi terkait perkaran dugaan korupsi di PT Asabri.

Sepuluh orang saksi yang diperiksa pada Selasa (30/3/2021) yaitu, S selaku nominee tersangka JS, HS selaku nominee tersangka JS, GP selaku Kadiv Investasi PT Asabri periode Juni 2017 sampai Juli 2018, RL selaku nominee tersangka BTS, dan RS selaku Direktur PT Mega Capital Investama.

Kemudian, FH selaku Direktur PT Anugrah Cahaya Sentosa, CCW selaku nominee tersangka JS, IK selaku Plt Kadiv Investasi PT Asabri periode Februari 2017 sampai Mei 2017, IS selaku Kabid Ekuitas PT Asabri periode Oktober 2017 sampai sekarang, dan AT selaku Direktur Utama PT First Asia Capital Sekuritas.

"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asabri," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Empat Mobil Mewah Milik Tersangka Korupsi Asabri Disita Kejagung

Sampai saat ini, ada sembilan tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri. Kesembilan tersangka yaitu, yaitu Jimmy Sutopo selaku Direktur Jakarta Emiten Investor Relation dan Benny Tjokrosaputro selaku Direktur PT Hanson Internasional.

Tersangka lainnya, yaitu mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam R Damiri dan Sonny Widjaja.

Kemudian, BE selaku Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014 dan HS selaku Direktur PT Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019.

Ada pula IWS selaku Kadiv Investasi PT Asabri Juli 2012-Januari 2017, Heru Hidayat selaku Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra, dan LP sebagai Direktur Utama PT Prima Jaringan.

Dalam perkara ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 23,73 triliun. Saat ini penyidik Kejaksaan Agung sudah mulai melaksanakan proses klarifikasi penghitungan kerugian keuangan negara bersama auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).