Aksi Teror Terbanyak di Era SBY, Andi Mallarangeng: Karena Kepemimpinan Lebih Lama

Kompas.com - 30/03/2021, 23:07 WIB
Ilustrasi terorisme ShutterstockIlustrasi terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menilai, aksi teror terjadi lebih banyak di era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikarenakan masa kepemimpinan yang lebih lama dibandingkan presiden lainnya.

Adapun hal tersebut disampaikannya untuk merespons temuan Tim Analis LAB 45 pada Senin (29/3/2021) bahwa kulminasi atau puncak tertinggi serangan teror di Indonesia sejak tahun 2000, terjadi selama masa pemerintahan SBY.

"Iya karena masa kepemimpinan Pak SBY lebih lama dibandingkan presiden lainnya. Membandingkan itu harus apple to apple," kata Andi kepada Kompas.com, Selasa (30/3/2021).

Baca juga: LAB 45: Individu hingga Tempat Keagamaan Jadi Sasaran Utama Aksi Teror

Andi mengatakan, untuk memperoleh perbandingan aksi teror di Indonesia perlu dicari terlebih dahulu angka rata-rata per tahun selama 21 tahun atau sejak tahun 2000.

Ia menghitung dengan menggunakan data dari Tim Analis LAB 45 yang menyatakan bahwa ada 552 aksi teror di Indonesia sejak tahun 2000.

"Kalau data itu benar, bahwa ada 552 aksi teror sejak tahun 2000, maka rata-rata per tahun adalah 552 dibagi 21 tahun adalah 26,3. Angka itu adalah rata-rata per tahun selama 21 tahun," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, Andi merujuk ke angka aksi teror dengan menggunakan lama masa kepemimpinan Presiden SBY yaitu selama 10 tahun.

Ia mengatakan, disebutkan oleh Tim Analis LAB 45, ada 192 insiden teror yang terjadi di era kepemimpinan SBY.

"Jika dirata-rata yaitu 192 dibagi 10, maka rata-rata insiden selama 10 tahun adalah 19,2 insiden. Angka ini jauh di bawah rata-rata selama 21 tahun ini," terangnya.

Andi meminta semua pihak membandingkan dengan rata-rata insiden selama masa pemerintahan yang lain.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X