Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aksi Teror Terbanyak di Era SBY, Andi Mallarangeng: Karena Kepemimpinan Lebih Lama

Kompas.com - 30/03/2021, 23:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menilai, aksi teror terjadi lebih banyak di era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikarenakan masa kepemimpinan yang lebih lama dibandingkan presiden lainnya.

Adapun hal tersebut disampaikannya untuk merespons temuan Tim Analis LAB 45 pada Senin (29/3/2021) bahwa kulminasi atau puncak tertinggi serangan teror di Indonesia sejak tahun 2000, terjadi selama masa pemerintahan SBY.

"Iya karena masa kepemimpinan Pak SBY lebih lama dibandingkan presiden lainnya. Membandingkan itu harus apple to apple," kata Andi kepada Kompas.com, Selasa (30/3/2021).

Baca juga: LAB 45: Individu hingga Tempat Keagamaan Jadi Sasaran Utama Aksi Teror

Andi mengatakan, untuk memperoleh perbandingan aksi teror di Indonesia perlu dicari terlebih dahulu angka rata-rata per tahun selama 21 tahun atau sejak tahun 2000.

Ia menghitung dengan menggunakan data dari Tim Analis LAB 45 yang menyatakan bahwa ada 552 aksi teror di Indonesia sejak tahun 2000.

"Kalau data itu benar, bahwa ada 552 aksi teror sejak tahun 2000, maka rata-rata per tahun adalah 552 dibagi 21 tahun adalah 26,3. Angka itu adalah rata-rata per tahun selama 21 tahun," ujarnya.

Kemudian, Andi merujuk ke angka aksi teror dengan menggunakan lama masa kepemimpinan Presiden SBY yaitu selama 10 tahun.

Ia mengatakan, disebutkan oleh Tim Analis LAB 45, ada 192 insiden teror yang terjadi di era kepemimpinan SBY.

"Jika dirata-rata yaitu 192 dibagi 10, maka rata-rata insiden selama 10 tahun adalah 19,2 insiden. Angka ini jauh di bawah rata-rata selama 21 tahun ini," terangnya.

Andi meminta semua pihak membandingkan dengan rata-rata insiden selama masa pemerintahan yang lain.

Hal tersebut dirasa tepat olehnya untuk dapat menyimpulkan mengapa pemerintahan SBY dinilai paling banyak ditemukan aksi teror.

"Karena masa jabatan masing-masing pemerintahan berbeda-beda, mulai dari Presiden Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi," ucap dia.

"Karena itu yang bisa dibandingkan adalah angka rerata bukan angka absolut," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 552 aksi teror terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 21 tahun, termasuk aksi bom bunuh diri yang baru saja terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan.

Data tersebut merupakan temuan terbaru dari Tim Analis LAB 45 yang dirilis pada Senin (29/3/2021).

"Tercatat 552 aksi teror di Indonesia dari tahun 2000-2021," kata Analis Utama Politik Keamanan LAB 45, Andi Widjajanto, kepada Kompas.com, Selasa (30/2/2021).

Baca juga: 552 Aksi Teror Terjadi Sejak Tahun 2000, Terbanyak Ada di Era SBY

Menurut temuan Tim Analis LAB 45, kulminasi atau puncak tertinggi serangan teror di Indonesia terjadi selama masa pemerintahan Presiden SBY.

"Kuliminasi serangan teror yaitu 192 insiden di Indonesia terjadi di masa pemerintahan Yudhoyono," ujar Andi.

Namun, Andi tak menjabarkan berapa angka insiden teror di Indonesia yang terjadi pada masa pemerintahan presiden lainnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com