Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19 Jelaskan 3 Perubahan Aturan Bepergian di Dalam Negeri

Kompas.com - 30/03/2021, 20:20 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, ada sejumlah perubahan dalam aturan terbaru mengenai pelaku perjalanan di dalam negeri.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2021 yang menggantikan aturan sebelumnya, yakni SE Nomor 7 Tahun 2021.

"Masyarakat perlu mengetahui bahwa terdapat beberapa perubahan dalam SE Satgas Nomor 12. Pertama, yakni perubahan masa berlaku hasil negatif tes swab PCR pelaku perjalanan dari dan ke Pulau Bali," ujar Wiku dalam konferensi pers daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/3/2021).

Baca juga: Satgas: Sanksi Pelanggar Larangan Mudik Lebaran 2021 Segera Ditetapkan

"Semula masa berlaku adalah 3x24 jam, kini menjadi 2x24 jam," lanjutnya.

Perubahan kedua, yakni adanya penambahan opsi prasyarat perjalanan dengan menggunakan hasil negatif tes GeNose 19 di tempat keberangkatan. Meliputi, bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, terminal maupun rest area yang menyediakan metode tes itu.

Adapun masa berlaku dari hasil tes menggunakan GeNose adalah untuk satu kali perjalanan.

"Ini termasuk untuk tahapan transit moda transportasi udara," ungkap Wiku.

Perubahan ketiga adalah adanya aturan khusus penyeberangan laut menjadi wajib menunjukkan hasil negatif rapid antigen atau GeNose.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Pemda Bantu Sosialisasikan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Wiku menuturkan, pada prinsipnya, perubahan yang ada ini telah melalui proses pengambilan keputusan antar kementerian dan lembaga.

"Jadi yang tahu benar teknis operasional di lapangan. Kami imbau masyarakat dapat menyukseskan program pemerintah dalam menghidupkan kembali produktivitas yang memperhatikan aspek kesehatan danaman dari Covid-19," tambah Wiku.

Sebelumnya, SE Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Covid-19 salah satunya memperbolehkan pelaku perjalanan transportasi udara menggunakan GeNose sebagai alat pemeriksaan sebelum bepergian.

Dilansir dari lembaran SE pada Selasa (30/1/2021), aturan ini tertuang pada angka 3 huruf b yang berbunyi:

Baca juga: Satgas Covid-19 Bolehkan Hasil Pemeriksaan GeNose Jadi Syarat Naik Pesawat Terbang

"Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia."

Adapun e-HAC adalah health alert card atau kartu kewaspadaan kesehatan.

Selain transportasi udara, SE yang sama juga memperbolehkan penggunaan GeNose untuk pelaku perjalanan transportasi laut, penyeberangan laut, perjalanan menggunakan kereta api antarkota, tes acak perjalanan darat menggunakan transportasi umum dan syarat bagi pelaku perjalanan darat menggunakan moda transportasi yang akan melanjutkan perjalanan.

Baca juga: Satgas Covid-19 Bolehkan Hasil Pemeriksaan GeNose Jadi Syarat Naik Pesawat Terbang

Sebelumnya, penggunaan GeNose C19 sebagai alat pemeriksaan pelaku perjalanan baru boleh dilakukan untuk perjalanan menggunakan kereta api antarkota.

GeNoSe C19 merupakan alat buatan Universitas Gadjah Madauntuk mendeteksi virus corona melalui hembusan napas.

Alat ini telah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan Nomor Kemenkes RI AKD 20401022883.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com