Ini Alasan Pemerintah Buka Pembelajaran Tatap Muka Secara Terbatas Juli 2021

Kompas.com - 30/03/2021, 16:02 WIB
Pembelajaran tatap muka digelar kembali di SMPN 2 Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (22/3/2021) secara terbatas di tengah pandemi Covid-19. Tribun Jakarta / Yusuf BachtiarPembelajaran tatap muka digelar kembali di SMPN 2 Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (22/3/2021) secara terbatas di tengah pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan segera membuka pembelajaran tatap muka secara terbatas pada bulan Juli 2021.

Hal tersebut menyusul diterbitkannya surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Coid-19).

Berdasarkan keterangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, setidaknya ada dua alasan mengapa kebijakan pembelajaran tatap muka secara terbatas dilakukan.

Baca juga: Mendikbud: Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tak Perlu Tunggu Juli jika Guru Sudah Divaksin

Pertama adalah vaksinasi para pendidik dan tenaga pendidik.

Kedua adalah mencegah lost of learning karena kondisi pendidikan di Indonesia sudah tertinggal dari negara lain selama pandemi ini.

Nadiem mengatakan, sedianya sejak Juli 2020 telah ada SKB 4 Menteri tentang pembelajaran tatap muka yang diperbolehkan di wilayah zona hijau dan kuning Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan pada Januari 2021, seluruh daerah sudah diperbolehkan menerapkan pembelajaran tatap muka yang keputusannya ada di pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

Baca juga: SKB 4 Menteri, Juli 2021 Dilakukan Pembelajaran Tatap Muka secara Terbatas

"Tapi kenyataannya realita di lapangan, hanya sekitar 22 persen dari total sekolah kita yang melakukan pembelajaran tatap muka," kata Nadiem di acara Pengumuman Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduang Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Selasa (30/3/2021).

"Jadi kami sekali lagi imbau apalagi buat daerah-daerah yang sangat sulit sinyal, sulit pembelajaran jarak jauh (PJJ), sulit tidak punya gawai, ini tanggung jawab setiap pemda pastikan tatap muka terjadi untuk anak-anak yang paling sulit melaksanakan PJJ," lanjut Nadiem.

Namun karena masih kurang, kata dia, maka pemerintah pusat pun mendorong lebih jauh lagi dengan menerbitkan SKB 4 Menteri agar kegiatan pembelajaran tatap muka digelar pada Juli 2021.

Baca juga: Nadiem: Vaksinasi Covid-19 Diprioritaskan untuk Pendidik PAUD, SD, SLB dan Sederajat

Terlebih dengan sudah digelarnya vaksinasi sehingga kesempatan untuk mempercepat pembelajaran tatap muka pun bisa dilakukan.

Vaksinasi Covid-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan ditargetkan rampung pada Juni 2021.

Pendidik dan tenaga kependidikan menjadi kelompok yang diprioritaskan pemerintah mendapatkan vaksinasi tersebut.

Dengan demikian, maka pada Juli 2021, pembelajaran tatap muka secara terbatas pun bisa digelar.

Baca juga: Rencana Nadiem Buka Opsi Pembelajaran Tatap Muka setelah Vaksinasi Guru Selesai

Menurut Nadiem, kondisi pendidikan Indonesia saat ini, tertinggal dari negara-negara lain. Setidaknya sudah 85 persen negara-negara di Asia Timur dan Pasifik yang melakukan pembelajaran tatap muka.

"Berbagai macam pihak pakar dunia seperti Bank Dunia, WHO, dan UNICEF semuanya sepakat bahwa penutupan sekolah bisa menghilangkan pendapatan hidup satu generasi. Lost of learning ini real dan risiko yang dampaknya permanen. Indonesia sudah satu tahun, mayoritas sekolahnya hampir tidak tatap muka. Ini sudah relatif terlalu lama," tutur Nadiem.

Ia mengatakan, penutupan sekolah yang lama tidak hanya berdampak pada pembelajaran tetapi juga pada perkembangan dan kesehatan mental para siswanya.

Termasuk adanya kondisi orangtua yang kesulitan dalam hal ekonomi tetapi harus mengurus pendidikan anaknya.

Baca juga: KIP Kuliah 2021, Nadiem: Dana Bantuan untuk Mahasiswa Lebih Besar

Tak hanya itu, kata Nadiem, di Indonesia juga muncul tren yang sangat mengkhawatirkan akibat pandemi Covid-19, yakni anak-anak yang putus sekolah.

"Kita lihat penurunan capaian pembelajaran, apalagi di daerah-daerah yang akses dan kualitasnya tidak tercapai, kesenjangan ekonomi bisa lebih besar. Kita melihat juga banyak orangtua yang tidak melihat peranan sekolah, banyak anaknya ditarik keluar dari sekolah," kata dia.

Berdasarkan alasan itu pula lah pemerintah mengambil tindakan tegas agar hal tersebut tidak terjadi, yakni dampak permanen dan satu generasi menjadi terbelakang atau tertahan perkembangan dan kesehatan mentalnya.

Nadiem mengatakan, riset juga telah membuktikan dan data di seluruh dunia menunjukkan bahwa pendidik dan tenaga pendidik lebih rentan kena Covid-19 dibandingkan murid-muridnya.

Baca juga: SKB 4 Menteri: Sekolah Wajib Memberikan Opsi Pembelajaran Tatap Muka

Kelompok usia 3-18 tahun, kata dia, memiliki tingkat mortalitas yang sangat rendah dibandingkan kelompok usia lainnya. Begitu pun rate infeksi pada anak terutama di bawah 18 tahun secara umum.

Nadiem menuturkan, infeksi Covid-19 pada anak umumnya bergejala ringan.

Secara data dunia, anak memiliki kerentanan jauh lebih rendah terhadap infeksi Covid-19 dibandingkan orang dewasa.

Mereka juga kecil kemungkinan menularkan infeksinya dibandingkan orang dewasa.

"Semua ini alasan di berbagai macam negara yang kasus infeksi Covid-19 tinggi, sekolah sudah mulai tatap muka," ucap dia.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Nasional
Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Nasional
Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat 'Booster' Vaksin Covid-19

Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat "Booster" Vaksin Covid-19

Nasional
Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Nasional
Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Nasional
Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Nasional
Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Nasional
Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Nasional
Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.