KILAS

Soal Pembayaran THR dengan Dicicil, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Timbulkan Polemik

Kompas.com - 30/03/2021, 14:48 WIB
Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin dalam salah satu kesempatan. DOK. Humas DPR RIWakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin dalam salah satu kesempatan.

KOMPAS.com – Wakil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Azis Syamsuddin menghimbau Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mempertimbangkan skema pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dengan cara di cicil.

“Jangan sampai ini menimbulkan gejolak dan polemik yang berkepanjangan," ujar Azis dalam dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (30/3/2021).

Pembayaran THR dengan cara dicicil, menurut Azis, akan berdampak pada daya beli masyarakat di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Untuk itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme pembayaran THR cicilan itu. Apalagi saat ini masih ada perusahaan yang belum membayarakan THR kepada pekerja.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan, hingga kini masih ada perusahaan yang belum membayar cicilan THR 2020 untuk buruh dan pekerja.

Baca juga: Rapat di DPR, Komnas Perempuan Jelaskan Pentingnya RUU PKS

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga mendorong Kemnaker untuk menghimbau perusahaan yang belum membayar cicilan THR 2020, agar segera melunasi kewajibannya kepada buruh dan pekerja.

Meski demikian, Azis memperkirakan jumlah perusahaan yang akan mengajukan penundaan pembayaran THR tahun ini tidak akan sebanyak tahun lalu.

“Terlebih krisis arus kas di perusahaan pada tahun ini, lebih bisa terkelola dengan baik dibanding tahun lalu,” ujarnya.

Sementara itu, kalangan dunia usaha berharap, pencairan bantuan sosial yang pemerintah janjikan pada Lebaran 2021 dapat mendongkrak konsumsi dan mendorong pemulihan ekonomi, meskipun masih diberlakukan larangan untuk mudik.

Senada, Azis juga optimis daya beli masyarakat pada 2021 bisa lebih tinggi daripada 2021

Baca juga: Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Pimpinan DPR Minta Pertamina Perhatikan Dampak ke Lingkungan dan Masyarakat

“Kegiatan ekonomi tidak akan berhenti meskipun tidak mudik. Masih ada kesempatan untuk mendongkrak konsumsi," tuturnya.

Azis meminta Kemnaker untuk bisa memanfaatkan momentum ini untuk memaksimalkan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan demand.

Ia berharap, pemerintah dapat mengatur waktu dan memastikan pencairan bantuan sosial berjalan lancar saat lebaran nanti.

"Kami mengingatkan agar pengendalian pandemi pun tetap harus jadi perhatian utama agar trennya terus menurun dan semakin minim menjelang musim Lebaran," pungkasnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.