KILAS

Soal Pembayaran THR dengan Dicicil, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Timbulkan Polemik

Kompas.com - 30/03/2021, 14:48 WIB
Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin dalam salah satu kesempatan. DOK. Humas DPR RIWakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin dalam salah satu kesempatan.

KOMPAS.com – Wakil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Azis Syamsuddin menghimbau Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mempertimbangkan skema pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dengan cara di cicil.

“Jangan sampai ini menimbulkan gejolak dan polemik yang berkepanjangan," ujar Azis dalam dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (30/3/2021).

Pembayaran THR dengan cara dicicil, menurut Azis, akan berdampak pada daya beli masyarakat di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Untuk itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme pembayaran THR cicilan itu. Apalagi saat ini masih ada perusahaan yang belum membayarakan THR kepada pekerja.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan, hingga kini masih ada perusahaan yang belum membayar cicilan THR 2020 untuk buruh dan pekerja.

Baca juga: Rapat di DPR, Komnas Perempuan Jelaskan Pentingnya RUU PKS

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga mendorong Kemnaker untuk menghimbau perusahaan yang belum membayar cicilan THR 2020, agar segera melunasi kewajibannya kepada buruh dan pekerja.

Meski demikian, Azis memperkirakan jumlah perusahaan yang akan mengajukan penundaan pembayaran THR tahun ini tidak akan sebanyak tahun lalu.

“Terlebih krisis arus kas di perusahaan pada tahun ini, lebih bisa terkelola dengan baik dibanding tahun lalu,” ujarnya.

Sementara itu, kalangan dunia usaha berharap, pencairan bantuan sosial yang pemerintah janjikan pada Lebaran 2021 dapat mendongkrak konsumsi dan mendorong pemulihan ekonomi, meskipun masih diberlakukan larangan untuk mudik.

Senada, Azis juga optimis daya beli masyarakat pada 2021 bisa lebih tinggi daripada 2021

Baca juga: Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Pimpinan DPR Minta Pertamina Perhatikan Dampak ke Lingkungan dan Masyarakat

“Kegiatan ekonomi tidak akan berhenti meskipun tidak mudik. Masih ada kesempatan untuk mendongkrak konsumsi," tuturnya.

Azis meminta Kemnaker untuk bisa memanfaatkan momentum ini untuk memaksimalkan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan demand.

Ia berharap, pemerintah dapat mengatur waktu dan memastikan pencairan bantuan sosial berjalan lancar saat lebaran nanti.

"Kami mengingatkan agar pengendalian pandemi pun tetap harus jadi perhatian utama agar trennya terus menurun dan semakin minim menjelang musim Lebaran," pungkasnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X