Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dorong Pemerintah Perhatikan Guru Swasta, Anggota Komisi X Ingatkan Visi Misi Jokowi

Kompas.com - 30/03/2021, 12:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan guru swasta.

Putra mengaku mendapat banyak keluhan dan masukan dari para guru swasta yang meminta diperhatikan.

"Guru swasta ini kemarin di Rapat Panitia Kerja (Panja) juga menjadi pertanyaan. Bagaimana dengan nasib mereka? Ya, dengan guru-guru swasta ini," kata Putra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X dengan Dirjen Guru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Selasa (30/3/2021).

Baca juga: Hibah DKI untuk Honor Guru Swasta yang Timbulkan Kekhawatiran...

Menguatkan argumennya untuk meminta agar guru-guru swasta diperhatikan, Putra pun menjelaskan bahwa peran serta guru swasta untuk memajukan pendidikan di Indonesia sudah banyak.

Terlebih, kata dia, guru swasta banyak diminta bantuan untuk mengisi kekurangan guru-guru di daerah.

"Itu di lapangan, di daerah baik di DKI Jakarta, juga sangat dibantu oleh guru-guru swasta. Kami dapat keluhan dan masukan banyak sekali dari guru-guru swasta yang mereka juga minta diperhatikan," jelasnya.

Lebih lanjut, Putra mengingatkan pemerintah akan satu program saat Presiden Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: PGRI DKI Dapat Hibah Rp 367 M, 61.000 Guru Swasta Akan Dapat Honor

Politikus PDI-P itu mengungkapkan, pada saat Presiden Jokowi masih menjabat Gubernur DKI, ada salah satu program yang dijalankan yaitu mengangkat guru bantu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Jadi ini bukan satu program yang mendadak hanya muncul sekarang atau periode lalu, tapi sudah menjadi satu kesinambungan dari seorang kepala daerah yang kemudian menjadi presiden. Dan kemudian diwujudkan sekarang," ucap dia.

Putra mengaku, hal ini penting untuk diutarakan dan diingatkan agar pemerintah mengetahui sejarah bahwa ada satu program yang pernah dilakukan Jokowi saat menjadi gubernur, dan harus kembali dilanjutkan ketika menjadi presiden.

Sebab, menurutnya tidak ada visi misi kementerian, tetapi visi misi seorang presiden.

Baca juga: Ketua Guru Swasta di Jateng Tolak Full Day School karena Tidak Efektif

Ia menekankan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif perlu mengingatkan lembaga eksekutif dalam hal ini program kerja presiden. 

Dalam rapat sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti juga meminta pemerintah memperhatikan guru honorer di sekolah-sekolah swasta di tengah upaya memenuhi kebutuhan guru melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan tidak ada dikotomi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Tidak ada perbedaan antara guru negeri dengan guru swasta," kata Agustina dalam rapat Panita Kerja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer yang diikuti melalui akun Youtube Komisi X DPR RI, di Jakarta, Senin, seperti dikutip Antara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com