Kompas.com - 30/03/2021, 07:51 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Senin (23/3/2021). AHY menyatakan bahwa Moeldoko saat ini mencari pembenaran atas kebohongan yang terus dilakukannya bersama kubu versi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Senin (23/3/2021). AHY menyatakan bahwa Moeldoko saat ini mencari pembenaran atas kebohongan yang terus dilakukannya bersama kubu versi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik di tubuh Partai Demokrat antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu kontra-AHY yang dipimpin Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko terus berlanjut.

Setelah Moeldoko mengeluarkan pernyataan pada Minggu (28/3/2021), AHY menggelar konferensi pers pada Senin (29/3/2021) dan menyebut pernyataan Moeldoko berisi kebohongan.

"Kita pikir, setelah lebih dari tiga minggu tidak bersuara, KSP Moeldoko akan mengeluarkan argumen yang bernas, ternyata cuma pernyataan bohong lagi dan bohong lagi. Bahkan seolah menghasut dengan pernyataannya soal pertentangan ideologi," kata AHY, Senin.

Melalui akun Instagram pribadinya, Moeldoko menyebut ada tarikan ideologis di Partai Demokrat yang membuat ia menerima pinangan untuk menjadi ketua umum partai itu.

Menurut AHY, Moeldoko mesti menjelaskan maksud pernyataannya itu agar tidak memancing kemarahan dari simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Konflik Demokrat, AHY Pegang Janji Pemerintah Tegakkan Hukum Seadil-adilnya

Ia menyebutkan, pihaknya tidak bisa menerima upaya pembusukan terhadap integritas, prinsip, dan nilai-nilai yang diperjuangan Partai Demokrat selama ini.

"Ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024. Kami semua bertanya, pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan?" ujar AHY.

Ia pun menegaskan, Partai Demokrat memiliki ideologi Pancasila dengan menjunjung tinggi kebinekaan atau pluralisme sebagai hal yang sudah final dan tidak bisa ditawar.

Jika yang dimaksud Moeldoko adalah radikalisme, AHY menegaskan, Demokrat menolak ideologi radikal tumbuh dan berkembang.

"Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak eksploitasi politik identitas, termasuk upaya-upaya untuk membenturkan antara Pancasila dan agama tertentu yang itu semua hanya akan memecah belah bangsa," kata AHY.

AHY justru balik bertanya kepada Moeldoko soal apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh mantan panglima TNI itu.

"Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko? Apakah ideologi yang sifatnya memecah belah, melalui fitnah keji, yang tidak bertanggung jawab? Tolong dijawab," kata AHY.

Baca juga: AHY Minta Moeldoko Jelaskan Maksud Tarikan Ideologis di Demokrat

Dalam kesempatan itu, AHY juga merespons manuver kubu kontra-AHY yang menggelar konferensi pers di Hambalang.

AHY menilai, kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, sudah tidak relevan untuk diangkat.

"Permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik," kata AHY dalam konferensi pers, Senin (29/3/2021).

AHY mengatakan, kasus Hambalang serta kasus lain yang menjerat sejumlah kader Demokrat telah diselesaikan secara kredibel.

"Dan sebagai konsekuensinya ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum," ujar AHY.

Buka pintu maaf

AHY mengatakan, kebohongan kubu Moeldoko bukan hal yang baru. Ia mengatakan, sejak awal semua kader Demokrat yakin bahwa Moeldoko tidak memedulikan etika dan nilai-nilai moral.

Bahkan, kata AHY, Moeldoko juga tidak memedulikan nilai-nilai etika keperwiraan dan keprajuritan.

Baca juga: AHY: Pintu Maaf Selalu Ada untuk Moeldoko meski Kader Demokrat Marah

Menurut AHY, kini masyarakat pun telah mempertanyakan keputusan Moeldoko terlibat dalam upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Padahal, penyelenggaraan KLB Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Bagaimana mungkin pejabat tinggi negara mengambil keputusan secara serampangan, gegabah, emosional dan jauh dari akal sehat," ungkap dia.

Kendati demikian, AHY menyatakan dirinya masih membuka pintu maaf bagi Moeldoko meskipun para kader dan simpatisan Demokrat sangat marah dan kecewa dengan ulah Moeldoko.

"Sebagaimana yang saya sampaikan pada konferensi pers lalu, pintu maaf selalu ada untuk KSP Moeldoko," kata AHY.

Namun, menurut AHY, kubu Moeldoko sampai saat ini justru terus sibuk melontarkan kebohongan-kebohongan baru.

Baca juga: Survei: 37,6 Persen Responden Tak Setuju Moeldoko Dijadikan Ketum Demokrat, 18,1 Persen Setuju

"Selama motif dan sikap ini terus mereka pertahankan, maka selama itu pula kami akan bersatu padu melawannya," kata AHY.

Pernyataan Moeldoko

Adapun sebelumnya Moeldoko menyatakan, dirinya menerima pinangan menjadi ketua umum Partai Demokrat setelah adanya perubahan arah Demokrasi di partai berlambang bintang mercy itu.

"Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kekisruhan sudah terjadi, arah Pdemokrasi sudah bergeser di tubuh Partai Demokrat," katanya.

Selain itu, Moeldoko melihat bahwa pertarungan ideologis menguat jelang tahun politik 2024 yang dinilainya akan menjadi penghalang tujuan Indonesia Emas di tahun 2045.

Pertarungan ideologis itu, sambung Moeldoko, juga terjadi di internal Partai Demokrat.

"Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi ini bukan sekadar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat," ujar Moeldoko.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

Nasional
Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Nasional
Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.