Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat AHY Merespons Moeldoko dan Menudingnya Telah Berbohong

Kompas.com - 30/03/2021, 07:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik di tubuh Partai Demokrat antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu kontra-AHY yang dipimpin Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko terus berlanjut.

Setelah Moeldoko mengeluarkan pernyataan pada Minggu (28/3/2021), AHY menggelar konferensi pers pada Senin (29/3/2021) dan menyebut pernyataan Moeldoko berisi kebohongan.

"Kita pikir, setelah lebih dari tiga minggu tidak bersuara, KSP Moeldoko akan mengeluarkan argumen yang bernas, ternyata cuma pernyataan bohong lagi dan bohong lagi. Bahkan seolah menghasut dengan pernyataannya soal pertentangan ideologi," kata AHY, Senin.

Melalui akun Instagram pribadinya, Moeldoko menyebut ada tarikan ideologis di Partai Demokrat yang membuat ia menerima pinangan untuk menjadi ketua umum partai itu.

Menurut AHY, Moeldoko mesti menjelaskan maksud pernyataannya itu agar tidak memancing kemarahan dari simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar.

Baca juga: Konflik Demokrat, AHY Pegang Janji Pemerintah Tegakkan Hukum Seadil-adilnya

Ia menyebutkan, pihaknya tidak bisa menerima upaya pembusukan terhadap integritas, prinsip, dan nilai-nilai yang diperjuangan Partai Demokrat selama ini.

"Ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024. Kami semua bertanya, pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan?" ujar AHY.

Ia pun menegaskan, Partai Demokrat memiliki ideologi Pancasila dengan menjunjung tinggi kebinekaan atau pluralisme sebagai hal yang sudah final dan tidak bisa ditawar.

Jika yang dimaksud Moeldoko adalah radikalisme, AHY menegaskan, Demokrat menolak ideologi radikal tumbuh dan berkembang.

"Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak eksploitasi politik identitas, termasuk upaya-upaya untuk membenturkan antara Pancasila dan agama tertentu yang itu semua hanya akan memecah belah bangsa," kata AHY.

AHY justru balik bertanya kepada Moeldoko soal apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh mantan panglima TNI itu.

"Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko? Apakah ideologi yang sifatnya memecah belah, melalui fitnah keji, yang tidak bertanggung jawab? Tolong dijawab," kata AHY.

Baca juga: AHY Minta Moeldoko Jelaskan Maksud Tarikan Ideologis di Demokrat

Dalam kesempatan itu, AHY juga merespons manuver kubu kontra-AHY yang menggelar konferensi pers di Hambalang.

AHY menilai, kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, sudah tidak relevan untuk diangkat.

"Permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik," kata AHY dalam konferensi pers, Senin (29/3/2021).

Halaman:


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com