JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kembali berbohong saat menyampaikan pernyataan dalam akun Instagram.
Kendati demikian, AHY mengaku tak kaget dengan hal tersebut. Sebab menurutnya, bagi Moeldoko dan kelompoknya, berbohong bukanlah sesuatu yang baru.
"Kita pikir, setelah lebih dari tiga minggu tidak bersuara, KSP Moeldoko akan mengeluarkan argumen yang bernas, ternyata cuma pernyataan bohong lagi dan bohong lagi. Bahkan seolah menghasut dengan pernyataannya soal pertentangan ideologi," kata AHY dalam konferensi pers melalui akun Youtube AHY, Senin (29/3/2021).
Baca juga: Moeldoko: Saya Ini Orang yang Didaulat Pimpin Partai Demokrat
Ia melanjutkan, sejak awal seluruh kader Demokrat yakin bahwa Moeldoko tidak mempedulikan etika dan nilai-nilai moral.
Bahkan, sebut AHY, Moeldoko juga tidak mempedulikan nilai-nilai etika keperwiraan dan keprajuritan.
Atas hal itu, AHY pun menyimpulkan bahwa kini tak hanya para kader Demokrat yang mempertanyakan kapasitas Moeldoko, melainkan juga masyarakat luas.
"Bagaimana mungkin pejabat tinggi negara mengambil keputusan secara serampangan, gegabah, emosional dan jauh dari akal sehat," ungkap dia.
Menilai apa yang diucapkan kubu Moeldoko merupakan kebohongan, AHY pun menggaungkan kembali konstitusi Partai Demokrat yaitu Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 2020.
Menurutnya, AD/ART 2020 yang telah disahkan pemerintah menyatakan bahwa sahnya penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) harus atas permintaan setidaknya 2/3 dari 34 ketua DPD dan setengah dari 514 Ketua DPC sebagai pemegang hak suara sah.
Baca juga: Tanggapi Moeldoko, Demokrat: Kalau Mau Menyelamatkan Bangsa, Jangan Jadi Bagian dari Begal Politik
"Sementara faktanya, persyaratan tersebut sama sekali tidak dipenuhi. Lalu bagaimana mungkin KSP Moeldoko merasa bahwa KLB Deli Serdang itu sah dan legitimate sehingga menerima dan mengklaim dirinya didaulat sebagai Ketua Umum?," ucap AHY.
AHY juga menyindir para peserta yang hadir di KLB tidak lebih dari gerombolan yang sedang melakukan perbuatan melawan hukum.
"Ini artinya, KSP Moeldoko bohong lagi. Jangan sampai karena merasa terpojok oleh perbuatannya sendiri, dan juga terperangkap atas kebohongan awal, kemudian ke depan, KSP Moeldoko dengan pengikut-pengikutnya memproduksi lagi kebohongan-kebohongan baru," tuturnya.
Bahkan, mantan calon Gubernur DKI Jakarta itu juga menyindir kubu KLB menjadi "mesin" yang memproduksi fitnah, hoaks dan adu domba.
Diberitakan, Moeldoko menyebut dirinya didaulat menjadi Ketum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
Dia mengatakan, kedaulatan yang diberikan kepadanya karena kekisruhan di Partai Demokrat sudah terjadi, dan arah demokrasi di parta berlambang mercy tersebut mengalami pergeseran.
Baca juga: Survei: 37,6 Persen Responden Tak Setuju Moeldoko Dijadikan Ketum Demokrat, 18,1 Persen Setuju
"Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di tubuh Partai Demokrat," jelas Moeldoko melakui akun Instagram miliknya, @dr_Moeldoko, Minggu (25/3/2021).
Moeldoko juga beralasan, dirinya mengambil jabatan Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang karena pertarungan ideologis di ranah nasional kian menguat jelang tahun politik 2024.
"Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024, pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali, ini menjadi ancaman menuju Indonesia emas di 2045," ucapnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.