Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LIPI: Perlu Data Ilmiah Pastikan Sinovac Aman untuk Anak

Kompas.com - 29/03/2021, 14:16 WIB
Icha Rastika

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Laboratorium Rekayasa Genetika Terapan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wien Kusharyoto mengatakan, perlu data ilmiah untuk memastikan keamanan dan efikasi vaksin Sinovac pada anak-anak.

"Sejauh ini baru ada 'press release' terkait keamanan vaksin dari Sinovac pada anak-anak hingga usia tiga tahun. Masih harus ditunjukkan data ilmiah tentang uji klinis tersebut untuk menunjukkan keamanan dan kemampuan vaksin tersebut dalam memicu respons imun," kata Wien saat dihubungi Antara, Jakarta, Senin (29/3/2021).

Wien mengatakan, apabila data-data yang ditunjukkan memang memenuhi syarat, vaksin tersebut dapat diuji lebih lanjut pada uji klinis tahap 3 dengan melibatkan lebih banyak relawan anak-anak untuk memastikan efikasi vaksin pada anak-anak.

Baca juga: Soal Vaksin Sinovac untuk Anak, ITAGI: Tunggu Laporan Lengkap Penelitiannya

Peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI itu mengatakan, uji klinis yang telah dilakukan sudah melibatkan beberapa ratus anak, sehingga sudah memenuhi syarat sebagai gabungan uji klinis tahap 1 dan 2.

Hingga saat ini, belum ada vaksin Covid-19 yang bisa digunakan untuk anak-anak.

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Lucia Rizki Andalusia mengemukakan, belum ada informasi terpublikasi mengenai hasil uji klinik vaksin Covid-19 Sinovac untuk kelompok usia 3 hingga 17 tahun.

"Saat ini uji klinik fase I/II dengan melibatkan relawan dengan kelompok usia 3 hingga 17 tahun (anak-anak) sedang berlangsung di China, negara asal produsen Vaksin Sinovac," kata dia saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis sore (25/3).

Setelah uji klinik fase 1 dan 2 selesai, dilanjutkan ke uji klinik fase 3 untuk memenuhi persyaratan Lembaga Kesehatan Dunia (WHO).

Baca juga: Datang Lagi, 16 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac, Ini Rinciannya

Menurut Lucia, WHO telah memberikan sejumlah persyaratan sebelum produk vaksin memperoleh izin untuk digunakan secara darurat atau EUA.

"WHO ada persyaratannya untuk suatu vaksin baru mendapatkan izin untuk penggunaan darurat atau EUA. Jadi kita masih menunggu hasilnya," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com