Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/03/2021, 14:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Laboratorium Rekayasa Genetika Terapan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wien Kusharyoto mengatakan, perlu data ilmiah untuk memastikan keamanan dan efikasi vaksin Sinovac pada anak-anak.

"Sejauh ini baru ada 'press release' terkait keamanan vaksin dari Sinovac pada anak-anak hingga usia tiga tahun. Masih harus ditunjukkan data ilmiah tentang uji klinis tersebut untuk menunjukkan keamanan dan kemampuan vaksin tersebut dalam memicu respons imun," kata Wien saat dihubungi Antara, Jakarta, Senin (29/3/2021).

Wien mengatakan, apabila data-data yang ditunjukkan memang memenuhi syarat, vaksin tersebut dapat diuji lebih lanjut pada uji klinis tahap 3 dengan melibatkan lebih banyak relawan anak-anak untuk memastikan efikasi vaksin pada anak-anak.

Baca juga: Soal Vaksin Sinovac untuk Anak, ITAGI: Tunggu Laporan Lengkap Penelitiannya

Peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI itu mengatakan, uji klinis yang telah dilakukan sudah melibatkan beberapa ratus anak, sehingga sudah memenuhi syarat sebagai gabungan uji klinis tahap 1 dan 2.

Hingga saat ini, belum ada vaksin Covid-19 yang bisa digunakan untuk anak-anak.

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Lucia Rizki Andalusia mengemukakan, belum ada informasi terpublikasi mengenai hasil uji klinik vaksin Covid-19 Sinovac untuk kelompok usia 3 hingga 17 tahun.

"Saat ini uji klinik fase I/II dengan melibatkan relawan dengan kelompok usia 3 hingga 17 tahun (anak-anak) sedang berlangsung di China, negara asal produsen Vaksin Sinovac," kata dia saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis sore (25/3).

Setelah uji klinik fase 1 dan 2 selesai, dilanjutkan ke uji klinik fase 3 untuk memenuhi persyaratan Lembaga Kesehatan Dunia (WHO).

Baca juga: Datang Lagi, 16 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac, Ini Rinciannya

Menurut Lucia, WHO telah memberikan sejumlah persyaratan sebelum produk vaksin memperoleh izin untuk digunakan secara darurat atau EUA.

"WHO ada persyaratannya untuk suatu vaksin baru mendapatkan izin untuk penggunaan darurat atau EUA. Jadi kita masih menunggu hasilnya," kata dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Ingatkan Pejabat, Pengacara agar Tak Halangi Pengungkapan Pencucian Uang

Mahfud Ingatkan Pejabat, Pengacara agar Tak Halangi Pengungkapan Pencucian Uang

Nasional
2 Jenazah Pekerja Migran Dipulangkan Setiap Hari, Wapres: Kita Cegah PMI Ilegal

2 Jenazah Pekerja Migran Dipulangkan Setiap Hari, Wapres: Kita Cegah PMI Ilegal

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kebuntuan Anies Baswedan | Blunder Prabowo Usulkan Proposal Damai Rusia-Ukraina

[POPULER NASIONAL] Kebuntuan Anies Baswedan | Blunder Prabowo Usulkan Proposal Damai Rusia-Ukraina

Nasional
Tanggal 11 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
BERITA FOTO: Megawati Ingin Ganjar Ditampilkan Otentik, Sosok Dekat dengan Rakyat

BERITA FOTO: Megawati Ingin Ganjar Ditampilkan Otentik, Sosok Dekat dengan Rakyat

Nasional
BERITA FOTO: Puan Bacakan Hasil Rakernas PDI-P, Menangkan Ganjar Sebagai Presiden di 2024

BERITA FOTO: Puan Bacakan Hasil Rakernas PDI-P, Menangkan Ganjar Sebagai Presiden di 2024

Nasional
BERITA FOTO: Puan Bocorkan Strategi Kampanye PDI-P di Pemilu 2024

BERITA FOTO: Puan Bocorkan Strategi Kampanye PDI-P di Pemilu 2024

Nasional
RUU Kesehatan Dikhawatirkan Tak Dapat Perhatian Penuh karena Kesibukan Pemilu 2024

RUU Kesehatan Dikhawatirkan Tak Dapat Perhatian Penuh karena Kesibukan Pemilu 2024

Nasional
Penyidik Polri Bantah Terima Suap Atas Perkara yang Dikondisikan AKBP Bambang Kayun

Penyidik Polri Bantah Terima Suap Atas Perkara yang Dikondisikan AKBP Bambang Kayun

Nasional
RUU Kesehatan Diharapkan Atur Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

RUU Kesehatan Diharapkan Atur Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Nasional
RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

Nasional
Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Nasional
Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Nasional
Calon Investor IKN Dijanjikan 'Tax Holiday' Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Calon Investor IKN Dijanjikan "Tax Holiday" Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com