Wakil DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Lahan Tidur BUMN untuk Hadapi Krisis Pangan

Menghemat anggaran dan mendukung Kementan

Aziz menambahkan, pemanfaatan lahan tidur milik BUMN dapat memaksimalkan konsep refocusing dan penghematan pada setiap kementerian, lembaga maupun pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota.

Dia menyebut, negara saat ini membutuhkan anggaran besar untuk penanggulangan pandemi. Di satu sisi, Kementerian Pertanian (Kementan) tetap harus terus menyiapkan pangan, namun di sisi lain, ada pula sektor yang tidak tergarap.

“Ini celah agar di tengah kondisi saat ini, kita bisa meningkatkan kemandirian," terangnya anggota DPR RI daerah pemilihan Lampung II tersebut.

Baca juga: Polemik Impor Beras, Komisi VI DPR Akan Gelar Rakor bersama Mendag

Aziz juga mengatakan, adanya pemanfaatan lahan tidur milik BUMN jadi bagian dari upaya mendukung Kementan untuk menjaga produksi melalui ketersediaan benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan) agar terjaga dengan baik.

Dia mengatakan, insentif bagi petani yang diterbitkan selama masa pandemi diharapkan menjaga semangat untuk bertani.

“Sementara perluasan areal tanam dan ekstensifikasi pertanian dan memaksimalkan produksi dengan eksisting lahan yang tersedia, tidak lagi membuat kekhawatiran. Maka intervensi BUMN sangat dibutuhkan," tegasnya.

Terkait langkah pemerintah, Azis merespons penegasan Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang berulang kali meminta BUMN memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pemanfaatan lahan.

Pemanfaatan lahan tersebut bisa dibuka sebagai areal persawahan maupun lahan basah ataupun gambut.

Baca juga: Jokowi Minta Sri Mulyani Siapkan Anggaran Untuk Serap Beras Petani

Aziz menilai, pendampingan ini penting agar masyarakat mengerti bagaimana membuat lahannya menjadi produktif.

Di sisi lain, BUMN, Kementan, Kementerian Perdagangan, hingga pemda juga diuntungkan dengan ketersediaan stok dan menahan lonjakan harga.

"Skema ini bisa kita tiru dari negara serumpun kita Malaysia. Kendali pengembangan lahan BUMN-nya dilakukan Federal Land Development Authority (FELDA). Lembaga ini menjadi semacam bapak angkat bagi masyarakat Malaysia dalam mengelola lahannya," tukasnya.