KILAS

Wakil DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Lahan Tidur BUMN untuk Hadapi Krisis Pangan

Kompas.com - 29/03/2021, 12:13 WIB
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. 
DOK. Humas DPR RIWakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin.

KOMPAS.com –Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rakyat Indonesia (RI) M Azis Syamsuddin mendorong pemerintah, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memaksimalkan fungsi lahan yang dikuasainya, tapi tidak dimanfaatkan untuk menghadapi ancaman krisis pangan.

Azis menjelaskan, langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini terfokus pada stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dengan alokasi pagu anggaran sebesar sebesar Rp 699,43 triliun atau nyaris Rp 700 triliun.

“Jalan keluar ini merupakan upaya mengantisipasi kerawanan pangan, hingga menumbuhkan dunia kerja dan usaha baru," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (28/3/2021).

Untuk itu, Aziz pun menilai pemanfaatan lahan BUMN penting untuk dikelola kelompok tani sampai petani milenial di seluruh nusantara, seperti lewat pola kemitraan dengan jangka waktu yang ditentukan.

Baca juga: Wakil DPR Azis Imbau Masyarakat untuk Tidak Mengunggah Peristiwa Terorisme di Medsos

"Pada posisi ini, BUMN juga bisa menggandeng pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan akselerasi,” ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut, lahan BUMN yang tidak produktif dapat menjadi solusi di tengah kegelisahan masyarakat dan pemerintah di atas bayang-bayang Utang Luar Negeri (ULN).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aziz menambahkan, lahan tidur milik BUMN dapat pula dijadikan penguat rencana program cetak sawah dengan prinsip-prinsip pokok.

Salah satunya menjawab defisit pangan hingga tidak menimbulkan polemik seperti impor beras, termasuk mengurangi konflik agraria, perampasan tanah petani dan masyarakat adat.

Menurutnya, BUMN mempunyai andil besar untuk menghadapi polemik ini, yakni dengan kembali pada prinsip pelibatan aktif rakyat sebagai aktor utamanya.

Baca juga: Awal Mula Polemik Impor Beras, Ditolak DPR hingga Presiden Jokowi Turun Tangan

“Bukan untuk membangun food estate seperti MIFEE di Papua atau rice estate oleh BUMN atau perusahaan swasta agribisnis, tapi mengedepankan pemanfaatan di tengah beban APBN yang terus meningkat dan melebarnya angka pengangguran," paparnya.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.