Kompas.com - 29/03/2021, 12:02 WIB
Lokasi ledakan diduga bom bunuh diri di Gereja Katedral, Jl Kajaolalido, Makassar, saat ini telah dipasangi garis polisi, Minggu (28/3/2021) siang. TRIBUN-TIMUR.COM/EMBALokasi ledakan diduga bom bunuh diri di Gereja Katedral, Jl Kajaolalido, Makassar, saat ini telah dipasangi garis polisi, Minggu (28/3/2021) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta pemerintah dan DPR mengutamakan pemulihan korban bom bunuh diri di depan halaman Geraja Katerdral Makassar, Minggu (28/3/2021).

Peneliti ICJR, Iftitahsari mengatakan bahwa pemerintah, DPR, maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu mengidentifikasi korban-korban agar mendapatkan hak-haknya sebagai korban terorisme.

"Berupa pertolongan pertama bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis yang harus ditanggung oleh pemerintah," ujar Ifti dalam keterangan tertulis, Senin (29/3/2021).

Ifti menjelaskan, bantuan tersebut sesuai ketentuan Pasal 35A Ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU.

Baca juga: Polisi Geledah Rumah Terduga Pelaku Bom di Makassar, Terdengar Suara Dentuman

Selain itu, ketentuan itu juga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pasal 18A Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, ICJR juga menekankan korban aksi terorisme juga berhak mendapatkan kompensasi tanpa menunggu putusan pengadilan.

Sebab, dalam kasus bom bunuh diri di Makassar, pelaku telah meninggal dunia pada saat melakukan aksi terornya.

Sedangkan, terhadap anggota jaringannya yang lain masih dalam proses pengusutan.

"Pasal 18K Ayat (1) PP 35 Nomor 2020 mengatur bahwa ketika pelaku tidak ditemukan atau meninggal dunia, maka LPSK dapat langsung mengajukan permohonan kompensasi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan besaran pembayaran kompensasi bagi masing-masing korban," jelas Ifti.

Diberitakan sebelumnya, bom bunuh diri diduga dilakukan oleh dua orang pelaku yang menggunakan sepeda motor matic di pintu depan halaman Gereja Katedral Makassar.

Baca juga: BIN: Pelaku Bom Bunuh Diri Makassar Sebelumnya dalam Pengejaran Aparat

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

Nasional
Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Nasional
KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Nasional
KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

Nasional
Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Nasional
Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.