Demokrat Sebut Pernyataan Moeldoko Soal Pergeseran Ideologis Hanya Pepesan Kosong

Kompas.com - 29/03/2021, 09:14 WIB
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).  Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. ANTARA FOTO/ENDI AHMADMoeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai pernyataan Kepala Staf Presiden Moeldoko soal adanya pergeseran ideologi di Partai Demokrat hanya pepesan kosong.

Kamhar pun menuding pernyataan Moeldoko itu adalah fitnah karena ambisi dan syahwat politik mantan Panglima TNI tersebut.

"Pernyataan ini justru bisa menimbulkan tanda tanya besar bagi publik. Moeldoko ini mahluk dari planet mana? Hanya karena ambisi dan syahwat politik yang tak terbendung hingga kembali membangun fitnah, namun naif," kata Kamhar, Minggu (28/3/2021) malam.

Kamhar mengklaim, selama 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menempatkan Partai Demokrat sebagai partai penguasa, tidak pernah ada perbenturan atau isu ideologi yang mengemuka.

Ia menjelaskan, ideologi Partai Demokrat adalah nasionalis religius yang memperhatikan nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dengan tujuan mewujudkan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia melanjutkan, Demokrat juga berasaskan Pancasila dan bersifat terbuka tanpa membedakan, suku, agama, ras, profesi, jenis kelamin, dan kepercayaan seseorang.

Baca juga: Moeldoko Klaim Didaulat jadi Ketum, Demokrat: Penyesatan Opini

"Itulah DNA Partai Demokrat. Doktrin Partai Demokrat yaitu Tri Pakca Gatra Praja yang mengandung arti adanya tiga kehendak kuat yang mewujud dalam trilogi perjuangan partai yaitu demokrasi, kesejahteraan dan keamanan," ujar Kamhar.

Ia pun menuding Moeldoko menggunakan para pendengung atau buzzer untuk menyerang Demokrat dengan isu ideologi meski menurutnya Moeldoko salah sasaran.

"Model serupa mungkin efektif pada operasi terhadap ormas keagamaan yang rentan dan sensitif dengan isu ideologi, tapi tak relevan dan anakronis untuk diterapkan pada Partai Demokrat," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko mengaku menerima jabatan ketua umum Partai Demokrat berdasarkan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang karena ada pergeseran demokrasi di tubuh Partai Demokrat.

Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa pertarungan ideologis menguat jelang tahun politik 2024, termasuk pertarungan ideologis di tubuh Partai Demokrat.

Moeldoko beralasan, situasi ini akan mengganggu tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.

Baca juga: Saat Moeldoko Angkat Bicara Soal Keputusannya Terima Jabatan Ketua Umum Partai Demokrat

“Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” ungkap Moeldoko, pada akun Instagram miliknya @dr_Moeldoko, Minggu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X