JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko akhirnya angkat suara menanggapi kisruh internal Partai Demokrat.
Sejak didaulat sebagai ketua umum versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilangsungkan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret lalu, Moeldoko jarang terlihat dalam setiap kegiatan konferensi pers yang dilakukan Partai Demokrat kubu kontra-AHY.
Namun, Moeldoko kemudian memberikan pernyataan melalui akun Instagram pribadinya, @dr_Moeldoko, Minggu (28/3/2021).
Mantan Panglima TNI itu mengaku tidak memberitahu Presiden Joko Widodo atas keputusannya menerima jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.
Menurut dia, keputusan itu merupakan otoritas pribadinya. Sehingga, ia tak ingin membebani Presiden atas keputusan tersebut.
“Terhadap persoalan yang saya yakini benar itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden,” kata Moeldoko.
Purnawirawan jenderal bintang empat itu menjelaskan alasan dirinya dipilih oleh sejumlah eks kader Partai Demokrat sebagai ketua umum. Menurut dia, hal itu telah terjadi setelah adanya perubahan arah demokrasi di partai berlambang mercy tersebut.
Baca juga: Moeldoko dan Nazaruddin Tak Hadiri Konpers di Hambalang, Ini Penjelasan Demokrat Versi KLB
“Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di tubuh partai Demokrat,” katanya.
Selain itu Moeldoko melihat bahwa pertarungan ideologis menguat jelang tahun politik 2024.
Ia menilai pola itu akan menjadi penghalang tujuan Indonesai Emas di tahun 2024. Pertarungan ideologis itu, sambung Moeldoko, juga terjadi di internal Partai Demokrat.
“Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” jelas dia.
Terbiasa mengambil resiko
Moeldoko mengaku dirinya terbiasa mengambil resiko dalam setiap keputusannya.
Maka, ia mengakui bahwa dalam keputusannya menerima kepemimpinan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, ia tidak memberitahu istri dan keluarganya.
Baca juga: Moeldoko: Saya Ini Orang yang Didaulat Pimpin Partai Demokrat
Moeldoko sekali lagi menegaskan agar tidak ada pihak yang mengaitkan Jokowi dalam persoalan ini.
“Saya juga khilaf sebagai manusia biasa, tidak memberitahu pada istri dan keluarga atas keputusan yang saya ambil. Tetapi saya juga terbiasa mengambil resiko seperti ini apalagi demi kepentingan bangsa dan negara, untuk itu jangan bawa-bawa Presiden dalam persoalan ini,” pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.