Kompas.com - 27/03/2021, 21:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ketersediaan vaksin Covid-19 di Indonesia akan sangat menipis pada April 2021.

Penyebabnya, dua gelombang pengiriman vaksin Covid-19 AstraZeneca ke Indonesia ditunda akibat embargo vaksin dari India.

"April (persediaan vaksin) kita akan sedikit sekali. Kita hanya punya 7,6 juta vaksin Sinovac," ujar Budi dalam konferensi pers virtual pada Sabtu (27/3/2021) malam.

Baca juga: Pengiriman Vaksin AstraZeneca Ditunda, Menkes: Berdampak pada Pelaksanaan Vaksinasi Tahap Ketiga

Sedianya, Indonesia akan menerima sebanyak 2,5 juta vaksin AstraZeneca pada 25 Maret 2021. Setelah itu, vaksin yang sama akan kembali datang ke Tanah Air sebanyak 7,8 dosis pada April 2021.

Namun, pihak Covax-GAVI selaku penyedia vaksin AstraZeneca untuk negara miskin dan berkembang mengumumkan penundaan dua gelombang pengiriman ke Indonesia.

"Di bulan April nanti kita hanya ada 7,6 juta dosis karena yang ini tadi (dua gelombang pengiriman) tadi hilang," ungkap Budi.

"Padahal kita nyuntiknya sudah 500.000 dosis perhari, bahkan mungkin bisa meningkat jadi 600.000 dosis sehari. Artinya 7,6 juta itu (untuk) suntik 15 hari habis," lanjutnya.

Oleh karena itu, Budi menyebut pemerintah saat ini sedang memikirkan bagaimana caranya bisa mengatasi isu ketersediaan vaksin.

Baca juga: Menkes: Pengiriman Vaksin AstraZeneca Gelombang Kedua dan Ketiga ke Indonesia Ditunda

Sebelumnya Budi mengatakan, pihak Covax-GAVI selaku penyedia vaksin AstraZeneca untuk Indonesia memutuskan menunda pengiriman vaksin itu ke Tanah Air.

Penundaan yang dimaksud menyasar dua kali rencana pengiriman vaksin pada Maret dan April 2021 atau gelombang kedua dan ketiga.

"Jadwalnya kita dapat vaksin gratis dari Covax-GAVI sudah dapat kemarin vaksin AstraZeneca gratis 1,1 juta dosis. Selanjutnya rencananya akan datang lagi 2,5 juta pada 22 Maret dan 7,8 juta dosis pada April," ujar Budi.

"Ternyata ini pending. Tertunda karena ada isu India embargo vaksin," lanjutnya. 

Budi mengatakan, saat ini kasus Covid-19 di India sedang kembali naik sehingga otoritas setempat tidak mengizinkan vaksin keluar dari negaranya.

"Sebab AstraZeneca ini paling besar dibikin di India. Karena inilah, Covax-GAVI merealokasikan lagi pembagiannya. Sehingga mereka menunda pengiriman untuk Maret-April," lanjutnya.

Baca juga: Sulut Hentikan Sementara Penyuntikan Vaksin AstraZeneca, Ini Penjelasan Satgas

Sebagaimana diketahui, Indonesia sudah mendapatkan kiriman 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca gratis melalui skema pengadaan lewat Covax-GAVI. Keseluruhan jumlah tersebut sudah sampai di Indonesia.

Menurut Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi sebanyak 1,1 dosis vaksin AstraZeneca yang sudah ada di Indonesia kini telah didistribusikan habis ke tujuh provinsi.

Sebanyak 1,1 juta dosis tersebut seluruhnya akan digunakan untuk vaksinasi Covid-19 dosis pertama.

"Ini semua sudah dibagi habis 1,1 juta ke Jawa Timur, DKI Jakarta, Bali, NTT, Kepulauan Riau, Maluku dan Sulawesi Utara," ujar Nadia saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (22/3/2021).

"Semuanya untuk vaksinasi dosis pertama," lanjut Nadia.

Hal tersebut menyesuaikan masa kedaluwarsa dari 1,1 juta dosis vaksin itu yang akan jatuh tempo pada akhir Mei 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Zumi Zola Terkait Perintah Siapkan Uang untuk Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa Zumi Zola Terkait Perintah Siapkan Uang untuk Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Kejagung: Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Pembunuhan Brigadir J Lengkap

Kejagung: Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Pembunuhan Brigadir J Lengkap

Nasional
Berupaya Hubungi Lukas Enembe, Demokrat: Kami Ingin Penegakan Hukum Bebas Politik

Berupaya Hubungi Lukas Enembe, Demokrat: Kami Ingin Penegakan Hukum Bebas Politik

Nasional
Berkas Perkara 'Obstruction of Justice' Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Sudah Lengkap

Berkas Perkara "Obstruction of Justice" Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Sudah Lengkap

Nasional
Sindir Pengacara Bharada E, Deolipa: Semua Gugatan Memang Mengada-ada

Sindir Pengacara Bharada E, Deolipa: Semua Gugatan Memang Mengada-ada

Nasional
Gerindra Tak Keberatan jika Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, tapi…

Gerindra Tak Keberatan jika Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, tapi…

Nasional
Pengacara Lukas Minta KPK Lihat Tambang Emas, ICW: Ini Proses Hukum, Bukan Studi Banding!

Pengacara Lukas Minta KPK Lihat Tambang Emas, ICW: Ini Proses Hukum, Bukan Studi Banding!

Nasional
30 Jaksa Penuntut Umum Kasus Ferdy Sambo dkk Ditempatkan di Safe House

30 Jaksa Penuntut Umum Kasus Ferdy Sambo dkk Ditempatkan di Safe House

Nasional
ICW Ingatkan Lukas Enembe Bisa Dihukum Berat karena Tak Kooperatif sejak Awal

ICW Ingatkan Lukas Enembe Bisa Dihukum Berat karena Tak Kooperatif sejak Awal

Nasional
Febri Diansyah dan Rasamala, Eks Pentolan KPK yang Kini Bela Tersangka Pembunuhan Berencana

Febri Diansyah dan Rasamala, Eks Pentolan KPK yang Kini Bela Tersangka Pembunuhan Berencana

Nasional
Cegah 'Masuk Angin', Ponsel Tim Jaksa Kasus Sambo dkk Bakal Disadap

Cegah "Masuk Angin", Ponsel Tim Jaksa Kasus Sambo dkk Bakal Disadap

Nasional
Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penipuan Investasi PT Kresna Sekuritas, Diduga Korban Rugi Rp 337,4 Miliar

Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penipuan Investasi PT Kresna Sekuritas, Diduga Korban Rugi Rp 337,4 Miliar

Nasional
Undang Sekjen DPR, MKD Singgung soal Citra DPR yang Kerap Dinilai Angker

Undang Sekjen DPR, MKD Singgung soal Citra DPR yang Kerap Dinilai Angker

Nasional
Korupsi Bareng Eks Dirjen Kemendagri, M Syukur Akbar Divonis 5 Tahun Penjara

Korupsi Bareng Eks Dirjen Kemendagri, M Syukur Akbar Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Bagikan Bantuan di Halmahera Barat, Jokowi: Untuk Anak Sekolah Boleh, Handphone Jangan

Bagikan Bantuan di Halmahera Barat, Jokowi: Untuk Anak Sekolah Boleh, Handphone Jangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.