Megawati: Jangan Sampai Karya Industri Kreatif Indonesia Diklaim Pihak Asing

Kompas.com - 27/03/2021, 16:22 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Dokumen PDI-PKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri mengingatkan, agar karya-karya industri kreatif Indonesia jangan sampai diklaim oleh pihak asing.

Mega mengingatkan para pelaku industri kreatif agar memahami dasar hukum untuk melindungi karya mereka.

"Saudara-saudara para perajin, jangan sampai karya-karya tersebut lalu diklaim oleh pihak asing hanya karena keteledoran kita untuk memahami hukum," ujar Mega saat memberikan sambutan secara virtual dalam pergelaran Exotic Journey to Nusantara yang diadakan Kedutaan Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Sabtu (27/3/2021).

"Kini apakah pelaku ekonomi kreatif telah mendaftarkan ciptaannya sebagai hak cipta, indikasi geografis atau kekayaan intelektual komunal?" lanjutnya.

Mega mengungkapkan, selama beberapa tahun terakhir, komunitas internasional mengakui bahwa Indonesia bersama Korea Selatan dan Amerika Serikat adalah Top Three Countries yang memiliki kontribusi ekonomi kreatif terbesar bagi perekonomian nasional.

Baca juga: Megawati: Pemuda-pemudi, Buktikan Karya Made in Indonesia yang Terbaik

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal ini merupakan suatu pencapaian baik yang perlu dipertahankan.

"Jangan lengah, di Indonesia, kita telah memiliki berbagai perangkat peraturan nasional untuk melindungi pelaku kreatif," tutur Mega.

"Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 tegas mengatur perlindungan hukum bagi pembuat karya seni batik dan karya lainnya yaitu songket, tapis, ikat," lanjutnya.

Perlindungan tersebut mencakup motif kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini dan bukan tradisional.

Karya-karya itu dilindungi karena bernilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak maupun komposisi warna.

Mega mengungkapkan, hingga saat ini tercatat ada 92 produk ekonomi kreatif dan budaya yang dilindungi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Indikasi Geografis.

Jumlah tersebut termasuk kain tradisional Nusantara, antara lain Tenun Gringsing Bali, Tenun Sutra Mandar Sulawesi Barat dan Songket Silungkang Sumatera Barat.

Baca juga: Selalu Pantau Kadernya, Megawati Jadikan Hendrar Prihadi sebagai Percontohan

"Pada Februari 2020, kita mendengar kabar gembira dari pemerintah daerah Bali yang mencanangkan perlindungan kekayaan intelektual komunal untuk Tenun Endek dalam rangka kerjasama dengan rumah mode terkemuka di Paris," kata Mega.

"Dengan demikian, banyak opsi perlindungan hukum yang telah dirumuskan oleh pemerintah," tambah Ketua Umum PDI-P itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X