Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awal Mula Polemik Impor Beras, Ditolak DPR hingga Presiden Jokowi Turun Tangan

Kompas.com - 27/03/2021, 08:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan tegas soal rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada 2021.

Dalam beberapa pekan terakhir, impor beras memang menjadi perdebatan banyak pihak lantaran kebijakan ini dinilai tidak pas dilakukan di tengah ketersediaan stok beras Indonesia dan panen raya oleh petani.

Dalam pernyataannya, Jokowi memastikan pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga pertengahan tahun ini.

"Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: Jokowi: Saya Pastikan Sampai Juni 2021 Tak Ada Impor Beras

Namun, kepala negara mengakui bahwa pemerintah memang menjalin MoU dengan Thailand dan Vietnam terkait pengadaan beras.

Namun, kerja sama itu dibuat hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian.

MoU inilah yang membuat perdebatan mengenai impor beras mengemuka.

Berdasarkan pemberitaan Bangkok Post, pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand akan meneken MoU jual-beli beras Thailand sebanyak 1 juta ton pada akhir Maret 2021.

Menteri Perdagangan Thailand Jurin Laksanawisit mengungkapkan, perjanjian yang akan diteken kedua negara merupakan kesepakatan antar-pemerintah (G2G).

Isi perjanjiannya adalah terkait pasokan beras asal Thailand ke Indonesia, mencakup tidak lebih dari 1 juta ton beras putih dengan kadar retak 15-25 persen (beras medium).

Perjanjian ini berlaku untuk pasokan impor 1 juta ton beras dalam setahun dengan durasi empat tahun.

Namun demikian, impor beras dari Thailand yang dilakukan Indonesia juga dilakukan dengan syarat tertentu, yakni tergantung produksi beras kedua negara tersebut dan harga beras dunia.

Baca juga: Jokowi: Hentikan Semua Perdebatan Soal Impor Beras

Mendag jelaskan alasan impor beras

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan, latar belakang diputuskannya kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Utamanya didorong stok beras cadangan Bulog yang rendah.

Lutfi menyebut, Bulog memiliki penugasan untuk menjaga stok cadangan beras atau iron stock sebesar 1 juta ton-1,5 juta ton setiap tahunnya.

Besaran angka stok itu merupakan prinsip dasar pemerintah sejak lama.

Cadangan beras ini diperlukan untuk kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar guna stabilisasi harga.

Adapun pengadaan beras oleh Bulog itu bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Jadi kalau memang ternyata penyerapan Bulog bagus, kita tidak perlu impor. Ada tahun-tahun kita tidak perlu impor, seperti saat 2019 dan 2020," ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).

Namun, pemerintah melihat ada beberapa hal yang perlu diantisipasi untuk bisa memastikan stok beras terjaga.

Baca juga: Jokowi: MoU dengan Thailand dan Vietnam soal Pengadaan Beras hanya untuk Berjaga

Lutfi menjelaskan, stok beras cadangan Bulog saat ini hanya sekitar 800.000 ton.

Sebanyak 275.000 ton dari stok tersebut merupakan beras hasil impor tahun 2018 lalu. Menurut dia, beras sisa impor itu berpotensi mengalami penurunan mutu.

"Jika dikurangi dengan beras sisa impor, jadi stok akhir Bulog mungkin hanya kisaran 500.000 ton. Ini adalah salah satu kondisi stok terendah dalam sejarah Bulog. Jadi anda bisa tahu bagaimana rasa hati saya ngilunya," ungkap Lutfi.

Di sisi lain, kata dia, penyerapan gabah oleh Bulog belum optimal pada masa panen raya saat ini. Hingga pertengahan Maret 2021 serapan gabah setara beras baru mencapai 85.000 ton.

Lutfi menyebutkan, seharusnya Bulog saat ini sudah bisa menyerap gabah setara beras setidaknya sebanyak 400.000-500.000 ton.

Meski demikian, rendahnya penyerapan tersebut bukanlah kesalahan Bulog. Sebab, ada aturan teknis yang mesti dipatuhi BUMN pangan itu dalam membeli gabah petani.

Maka hanya gabah yang memenuhi syarat yang bisa diserap oleh Bulog. Sementara dengan curah hujan yang tinggi saat ini kualitas beras petani rata-rata memiliki kadar air yang tinggi.

"Nah yang kejadian sekarang adalah hujan, jadi gabah basah, gabah petani itu tak bisa dibeli Bulog," ucap dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasional
Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

Nasional
Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Nasional
Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Nasional
Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Nasional
PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com