Kompas.com - 27/03/2021, 08:31 WIB
Presiden Jokowi saat meninjau lahan food estate (lumbung pangan) di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (23/2/2021). KOMPAS.com/DOKUMEN HUMAS PEMDA SUMBA TENGAHPresiden Jokowi saat meninjau lahan food estate (lumbung pangan) di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (23/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan tegas soal rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada 2021.

Dalam beberapa pekan terakhir, impor beras memang menjadi perdebatan banyak pihak lantaran kebijakan ini dinilai tidak pas dilakukan di tengah ketersediaan stok beras Indonesia dan panen raya oleh petani.

Dalam pernyataannya, Jokowi memastikan pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga pertengahan tahun ini.

"Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: Jokowi: Saya Pastikan Sampai Juni 2021 Tak Ada Impor Beras

Namun, kepala negara mengakui bahwa pemerintah memang menjalin MoU dengan Thailand dan Vietnam terkait pengadaan beras.

Namun, kerja sama itu dibuat hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

MoU inilah yang membuat perdebatan mengenai impor beras mengemuka.

Berdasarkan pemberitaan Bangkok Post, pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand akan meneken MoU jual-beli beras Thailand sebanyak 1 juta ton pada akhir Maret 2021.

Menteri Perdagangan Thailand Jurin Laksanawisit mengungkapkan, perjanjian yang akan diteken kedua negara merupakan kesepakatan antar-pemerintah (G2G).

Isi perjanjiannya adalah terkait pasokan beras asal Thailand ke Indonesia, mencakup tidak lebih dari 1 juta ton beras putih dengan kadar retak 15-25 persen (beras medium).

Perjanjian ini berlaku untuk pasokan impor 1 juta ton beras dalam setahun dengan durasi empat tahun.

Namun demikian, impor beras dari Thailand yang dilakukan Indonesia juga dilakukan dengan syarat tertentu, yakni tergantung produksi beras kedua negara tersebut dan harga beras dunia.

Baca juga: Jokowi: Hentikan Semua Perdebatan Soal Impor Beras

Mendag jelaskan alasan impor beras

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan, latar belakang diputuskannya kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Utamanya didorong stok beras cadangan Bulog yang rendah.

Lutfi menyebut, Bulog memiliki penugasan untuk menjaga stok cadangan beras atau iron stock sebesar 1 juta ton-1,5 juta ton setiap tahunnya.

Besaran angka stok itu merupakan prinsip dasar pemerintah sejak lama.

Cadangan beras ini diperlukan untuk kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar guna stabilisasi harga.

Adapun pengadaan beras oleh Bulog itu bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Jadi kalau memang ternyata penyerapan Bulog bagus, kita tidak perlu impor. Ada tahun-tahun kita tidak perlu impor, seperti saat 2019 dan 2020," ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).

Namun, pemerintah melihat ada beberapa hal yang perlu diantisipasi untuk bisa memastikan stok beras terjaga.

Baca juga: Jokowi: MoU dengan Thailand dan Vietnam soal Pengadaan Beras hanya untuk Berjaga

Lutfi menjelaskan, stok beras cadangan Bulog saat ini hanya sekitar 800.000 ton.

Sebanyak 275.000 ton dari stok tersebut merupakan beras hasil impor tahun 2018 lalu. Menurut dia, beras sisa impor itu berpotensi mengalami penurunan mutu.

"Jika dikurangi dengan beras sisa impor, jadi stok akhir Bulog mungkin hanya kisaran 500.000 ton. Ini adalah salah satu kondisi stok terendah dalam sejarah Bulog. Jadi anda bisa tahu bagaimana rasa hati saya ngilunya," ungkap Lutfi.

Di sisi lain, kata dia, penyerapan gabah oleh Bulog belum optimal pada masa panen raya saat ini. Hingga pertengahan Maret 2021 serapan gabah setara beras baru mencapai 85.000 ton.

Lutfi menyebutkan, seharusnya Bulog saat ini sudah bisa menyerap gabah setara beras setidaknya sebanyak 400.000-500.000 ton.

Meski demikian, rendahnya penyerapan tersebut bukanlah kesalahan Bulog. Sebab, ada aturan teknis yang mesti dipatuhi BUMN pangan itu dalam membeli gabah petani.

Maka hanya gabah yang memenuhi syarat yang bisa diserap oleh Bulog. Sementara dengan curah hujan yang tinggi saat ini kualitas beras petani rata-rata memiliki kadar air yang tinggi.

"Nah yang kejadian sekarang adalah hujan, jadi gabah basah, gabah petani itu tak bisa dibeli Bulog," ucap dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Marah, Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot | Panglima TNI Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Marah, Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot | Panglima TNI Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot

Nasional
Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Buntut dari Pemangkasan Vonis Pinangki

Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Buntut dari Pemangkasan Vonis Pinangki

Nasional
Jadi Catatan Mendagri, Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan di Cirebon Baru 16 Persen

Jadi Catatan Mendagri, Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan di Cirebon Baru 16 Persen

Nasional
Fasilitas Isoman di Hotel Bebani Anggaran, Rumah Dinas DPR Dapat Dimaksimalkan

Fasilitas Isoman di Hotel Bebani Anggaran, Rumah Dinas DPR Dapat Dimaksimalkan

Nasional
Praperadilan Tolak Gugatan Angin Prayitno Aji, KPK Lanjutkan Penyidikan

Praperadilan Tolak Gugatan Angin Prayitno Aji, KPK Lanjutkan Penyidikan

Nasional
UPDATE: 5.508 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 Sembuh dan 1 Meninggal

UPDATE: 5.508 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 Sembuh dan 1 Meninggal

Nasional
Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

Nasional
Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

Nasional
3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

Nasional
Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Nasional
Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Nasional
Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga 'Tracer' Covid-19 di Sleman

Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga "Tracer" Covid-19 di Sleman

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Nasional
Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Nasional
Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X