Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Sri Mulyani Suntik Anggaran Bulog untuk Serap Beras Petani

Kompas.com - 26/03/2021, 22:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani membantu pembiayaan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam menyerap beras dari petani.

Jokowi memastikan, hasil panen petani lokal itu akan terserap seluruhnya oleh Bulog.

"Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya," ujar Jokowi dalam pernyataan resminya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021) malam.

Presiden juga meminta semua pihak menghentikan perdebatan terkait impor beras oleh pemerintah.

Baca juga: Jokowi: Saya Pastikan Sampai Juni 2021 Tak Ada Impor Beras

Sebab, isu impor beras yang terus dibahas justru bisa membuat harga gabah semakin anjlok.

"Saat ini sebagian besar wilayah di Indonesia sedang memasuki masa panen. Sementara itu, harga beras di tangan petani belum sesuai dengan harapan mereka," ungkap Jokowi.

"Saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun, lalu anjlok," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Presiden menegaskan hingga Juni 2021 tidak ada beras hasil impor yang masuk ke Tanah Air.

Kebijakan ini masih sama seperti tiga tahun terakhir yang mana Indonesia tidak mengimpor beras.

Meski demikian, Jokowi mengakui jika pemerintah memiliki MoU (nota kesepahaman) impor beras dengan Thailand dan Vietnam.

Namun, kebijakan ini hanya untuk berjaga-jaga karena situasi pandemi Covid-19 penuh ketidakpastian.

Baca juga: Jokowi Sebut Isu Impor Beras Justru Bikin Harga Gabah Anjlok

"Saya tegaskan sekali lagi berasnya (dari kedua negara itu) belum masuk," tutur kepala negara.

Sebelumnya, polemik kebijakan impor 1 juta ton beras terjadi antara Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bulog, hingga para kepala daerah.

Menteri Perdagangan Muhammad Lurfi berpandangan impor beras perlu dilakukan untuk menjamin cadangan beras pemerintah. Ia menyebut kebijakan diambil karena serapan beras dari Perum Bulog memprihatinkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com