Utang Luar Negeri RI Naik Rp 128 Triliun, Wakil Ketua DPR: Pemerintah Jangan Hanya Andalkan APBN

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Azis Syamsuddin mengatakan, pemerintah wajib memonitor dan menyesuaikan berbagai kebijakan di tengah upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut dikatakan Aziz untuk menanggapi data utang luar negeri (ULN) Indonesia yang saat ini mengalami kenaikan sebesar Rp 128 triliun dibandingkan Januari 2021.

Disebutkan jumlah ULN Indonesia sekarang mencapai Rp 6,361 triliun atau 41 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Adapun, pemerintah menargetkan agar pertumbuhan ekonomi pada 2021 bisa berada di angka 4,5 sampai 5,3 persen.

Baca juga: Terus Melonjak, Total Utang Pemerintah Capai Rp 6.361 Triliun

“Dalam kondisi ini, pemerintah jangan hanya menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah harus melakukan dukungan untuk reformasi di dalam kegiatan investasi,” tutur Azis, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com. Jumat (26/3/2021).

Ia mengatakan, undang-undang omnibus cipta kerja bisa menjadi garis merah dalam mengaktualisasikan akselerasi tersebut.

Untuk itu, Azis meminta pemerintah agar mengelola utang secara prudent, fleksibel dan oportunis. 

Bukan hanya itu, ia juga mengatakan agar pengelolaan ULN harus ditekan, dan pemerintah harus berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: Tak Ingin Penunggakan Insentif Nakes Terulang, DPR Berikan Peringatan kepada Kemenkes

“Agar tidak terus bergantung pada ULN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan Bank Indonesia (BI) perlu memberdayakan pendapatan pajak dan berkomitmen menjaga struktur ULN tetap sehat,” pinta Azis.

Langkah tersebut, kata dia, bermanfaat untuk mengoptimalkan alokasi ULN dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN), sehingga pembiayaan defisit APBN bisa ditekan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga menyatakan pembiayaan harus difokuskan pada sektor ekonomi riil yang dapat tumbuh dan padat karya.

Ia juga meminta pemerintah agar berhati-hati pada sektor belanja produktif.

Baca juga: Dukung Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Usulkan Formasi Guru

Adapun untuk mencegah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ULN, ia pun mendorong pemerintah serius dalam menjaga stabilitas makro ekonomi nasional.

“Solusi-solusi yang dihasilkan harus terukur. Fokuskan ULN untuk membantu rakyat dan UMKM," tukas Azis.

Lebih lanjut, Aziz juga meminta pemerintah untuk terus berkomitmen menekan angka kasus penularan virus Covid-19. Ini diperlukan demi meminimalkan ULN serta menjaga perekonomian nasional.

Pasalnya, tidak hanya pemerintah, semua elemen bangsa juga berjuang menangani pandemi Covid-19 dengan pendekatan kegiatan, jaminan sosial, jasa pendidikan, konstruksi, hingga jasa keuangan.

Baca juga: Ada Isu Transparansi Program PEN, Sri Mulyani: Kami Sangat Transparan